Pemerintah Diminta Segera Cairkan Sisa Anggaran Pemilu

Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat/Net
Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat/Net

Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru menerima pencairan anggaran Pemilu Serentak 2024 sebesar Rp2,4 triliun. Padahal, tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol akan berjalan mulai Agustus hingga Desember 2022.


Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat berharap, anggaran Pemilu yang dibutuhkan KPU untuk pelaksanaan tahapan tahun ini bisa segera dicairkan pemerintah.

"Kekurangannya berarti Rp5,6 triliun," ujar Yulianto saat ditemui di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/7).

Untuk tahapan Pemilu yang digelar tahun ini, Yulianto memaparkan, diperlukan kecukupan anggaran dalam memperlancar prosesnya.

"Sementara untuk membiayai tahapan awal (seperti) sosialisasi, kemudian untuk melaksanakan bimbingan teknis untuk proses penerimaan pendaftaran besok, kan banyak," sambungnya, diwartakan Kantor Berita Politik RMOL.

Selain itu, mantan Ketua KPU Jawa Tengah tersebut juga menuturkan, untuk tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual diperlukan anggaran, khususnya untuk rekrutmen petugas verifikasi faktual.

"Jadi nanti kita akan rekrut, karena pasti kurang SDM-nya, karena kan KKPU cuma komisioner, struktural dan sekretariatnya. Nanti, kita kaan rekrut sejumlah petugas verifikasi faktual yang hanya untuk bantu. Setiap kecamatan satu petugas," kata Yulianto.

Melihat seluruh faktor pendukung pelaksanaan Pemilu itu membutuhkan anggaran, KPU mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk bisa segera mencairkan sisa anggaran pemilu untuk kebutuhan tahun 2022 ini.

"Mudah-mudahan, karena Agustus sudah pelaksanaan pendaftaran partai politik disusul dengan verifkasi dan verifikasi faktual, kami meminta kepada pemerintah juga bisa menyikapi terkait pengajuan anggaran tambahan itu," harap Yulianto.