Menguji Keberanian Ganjar, Berhenti Dari Gubernur atau Keluar Dari Partai

Ganjar Pranowo/Net
Ganjar Pranowo/Net

GANJAR Pranowo bukan lagi sebagi sosok politisi, tetapi publik mengharapkan Gubernur Jawa Tengah tersebut hadir sebagai negarawan yang siap berkorban dan mendermakan kehidupan secara total untuk kepentingan negara dan bangsa.

Pilihan tepat dan berani adalah bagian dari wujud sikap kasatria seorang calon negarawan. Keputusan mengambil resiko adalah pilihan paling mahal bagi seorang negarawan besar.

Menang atau kalah tidak diukur sebagai kemenangan atau kekalahan politik, tetapi wujud dan langkah nyata sikap kebangsaan yang maha agung untuk memberikan contoh, suri dan tauladan bagi masyarakat luas berkaitan soal integritas, tanggung jawab, patriotisme dan pengorbanan untuk tujuan dan cita-cita yang lebih besar dan mulia.

Ganjar Pranowo saat ini mencuat sebagai salah satu bintang politisi nasional. Ganjar bukan calon pemimpin antitesa Jokowi atau mantan presiden lainnya.  Magnet politik Ganjar sangat kental dengan sosok kepribadian sang Gubernur Jateng ini dengan gaya kehidupan yang sederhana, ramah dan merakyat.

Perhatian politik nasional saat ini tertuju pada Ganjar Pranowo dengan deretan peristiwa politik kekinian yang menyertainya. Fenomena Ganjar dalam media sosial dan diskursus politik nasional tidak lepas apa yang sedang mendera Ganjar baik secara isu personal atau isu-isu politik.

Momentum konstalasi dan kontestasi Pilpres 2024 semakin dekat dan disitulah drama serial Ganjar semakin ramai dibicarakan dan dibalik drama tersebut banyak para pihak terlibat secara kasat mata atau gaib baik sebagai dalang, kontributor ataupun tim sukses.

Pro-konta Ganjar disaat sedang mendapati badai yang sangat kencang disaat Ganjar masuk dalam radar calon Presiden 2024. Ganjar menjadi ikon idola baru dan tentunya menjadi ancaman serius bagi mereka Capres ambisius baik dari kalangan profesional atau internal partai.

Gaung Gubernur Jawa Tengah tersebut untuk memimpin negeri ini terus bergulir. Sampai saat ini belum adanya pihak yang bertanggung jawap siapa yang menjadi komando utama yang menjadikan Ganjar untuk maju Capres 2024. Terbentuknya berbagai Relawan Ganjar terus bergilir dan semakin membesar di penjuru Indonesia.

Dalam kelompok relawan pun belum ada holding besar sebagai naungan perjuangan relawan nasional. Pernah terbentuk Rumah Ganjar di akhir bulan September 2022 dan itu pun hanya 2 hari, cepat punah dan tumbang dikarenakan tidak adanya pihak berwajib yang berani menadi bemper perjuangan relawan ditingkat nasional.

Akhirnya Ganjar saat ini menjadi fenomena politik yang sangat unik. Dukungan suara dari masyarakat dan para relawan belum juga direspon oleh Ganjar secara serius. Bahkan semua gerakan relawan secara resmi belum masuk  dalam pengakuan dari Ganjar Pranowo, elite politik yang menjadi promotor utama pun belum muncul. Jadi, Ganjar betul-betul saat ini hanya mendapatkan dukungan langsung dari masyarakat dan relawan, jika ada elite parpol atau promotor, mereka masih mendekam dan bersembunyi rapat-rapat.

Banyak opsi politik yang sebenarnya bisa dilakukan cepat oleh Ganjar. Pilihan ekstrim yang akan meledakkan nama Ganjar sendiri yakni Ganjar segera melakukan deklarasikan capres atas nama dirinya. Konsekuensinya Ganjar harus berani memutuskan pekerjaan formal sebagai Gubernur Jateng.

Dengan keputusan heroik ini, posisi Ganjar akan jelas seperti halnya Anies Baswedan atau Ridwal Kamil yang sudah berani terbuka untuk ikut dalam penjaringan seleksi capres Ganjar akan diakui sebagai sosok kuat dan tegas menentukan sikap bukan sebagai politisi tetapi sebagai negarawan.

Cara yang harus dipilih oleh Ganjar berikutnya adalah Ganjar mencopot jas partai berlogo moncong putih dan mengembalikannya ke DPP PDIP. Dengan memutuskan mundur dari PDIP Ganjar akan mempunyai kemerdekaan politik yang bebas, tanpa harus lagi berfikir adanya kooptasi atau kudeta politik yang dilakukan elite PDIP. Keperpihakan politik ganjar juga akan tersteril dari kepentingan partai semata.

Sampai saat ini PDIP masih bungkam dan nyaris tidak ada sinyal positif untuk mendorong Ganjar maju via PDIP. Gimmick Ganjar diakuinya sebagi kader partai PDIP yang loyal sepertinya harus dilepaskan, disadari atau tidak jika publik dipertontonkan bagaimana Ganjar selalu diganjal.

Elite PDIP justru terus menjauhkan Ganjar dari kegiatan internal politik partai dan juga kebijakan-kebijakan partai lebih banyak memberikan panggung ke Ketu DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.

Ganjar saat ini sudah dimiliki publik dan jika seandainya Ganjar sudah resmi mundur dari PDIP publik akan jauh bersemangat menjaga dan membawanya menuju capres 2024.

PDIP bukan lagi partai yang mempunyai otorisasi menentukan karier politik Ganjar Pranowo. Lepasnya Ganjar dari PDIP akan mendorong Ganjar semakin meluncur sebagai capres terkuat dan didukung oleh kekuatan publik.

Sudah saatnya kontestasi Pilpres dan Pileg 2024 harus diramaikan oleh pesta demokrasi yang cerdas dan dimotori serta digerakkan oleh kekuatan yang berasal dari suara rakyat semesta. Kedaulatan rakyat untuk memilih siapa Presidennya dan wakil di DPR menjadi isu prioritas suksesnya penyelenggaraan pemilu. Pemilu dengan anggaran ratusan triliun rupiah setidaknya melahirkan banyak pemimpin unggul di legislatif dan eksekutif.

Dengan kualitas output demokrasi melalui Pilpres dan Pileg, apa yang dinamakan kesejahteraan dan keadilan akan menjadi ranah pencapaian yang terukur. Tidak hanya sebuah jargon politik atau sebagai  produksi politik hoax.

Pemilu yang berkualitas akan memangkas sejarah perkembangan demokrasi menjadi pendek. Demokrasi yang kita raih selama ini jauh tertinggal dengan negara-negara tetangga.

Perbaikan prasara dan sarana penunjang terciptanya demokrasi yang modern harus didukung. Penguatan pengawasan dan fungsi berbagai lembaga negara penunjang dan penyelenggara demokrasi harus ditinggikan dan dipenuhi hak dan kewajibannya.

Dalam kulminasi terakhir lembaga-lembaga resmi penopang dan penyelenggara pemilu ini akan bersih dan kokok dari variabel intervensi oleh pihak-pihak yang akan mengkerdilkan hasil pemilu.

Sudah waktunya, gerakan massal menggalang dukungan terselenggaranya pemilu yang jurdil harus dimulai sekarang. Waktu 1,5 tahun tersisa menjelang pemilu legislatif dan presiden dianggap sebagai waktu yang sangat singkat.

Partai sebagai lembaga resmi peserta pemilu bukan salah satunya stage holder  yang justru sering mengkudeta proses seleksi kepemimpinan. Dengan sistem pemilu sampai saat ini, masyarakat yang masih butuh partai untuk berbondong-bondong melakukan somasi, mencari keadilan di dalam partai agar partai dijadikan tempat layak dan resmi mengkonsolidasikan suara dan aspirasi masyarakat terutama isu kepempimpinan nasional.

Kebutuhan dasar hak atas politik masyarakat adalah partai sebagai tempat menaruh dan menampung sekaligus mengeksekusi semua aspirasinya masyarakat dalam sebuah mandat rakyat.

Kedaulatan dalam mandat rakyat tersebut sebagai kekuatan terukur dan terverifikasi sebagai bagian hasil produk politik tertinggi dari partai. Yang menguasai kedaulatan partai adalah suara masyarakat pemilih bukan elite partai, oligarki atau kekuatan dari hak prerogatif ketua umum partai.