Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang pemasangan gambar tokoh nasional dalam alat peraga kampanye (APK) pemilihan umum 2019 mendatang.
- Jokowi: Amien Rais Alternatif Pilihan Pilpres 2019
- Merasa Dizalimi KPU Dasar Partai Berkarya Gugat Ke PN Jakpus
- Sekjen Dan Wasekjen PSI Dilaporkan Ke Bareskrim
Baca Juga
Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang pemasangan gambar tokoh nasional dalam alat peraga kampanye (APK) pemilihan umum 2019 mendatang.
Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan menjelaskan bukan hanya gambar Presiden RI ke-2 yang dilarang muncul dalam APK, Presiden RI pertama, Soekarno dan Presiden RI ke-3 BJ. Habibie serta tokoh nasional yang bukan pengurus partai juga dilarang.
"Kalau (tokoh nasional) itu bukan pengurus partai politik, tidak diperkenankan. Misalnya foto BJ Habibie atau Pak Harto, tidak boleh ada dalam alat peraga kampanye," ujarnya kepada wartawan di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Senin (26/2).
Wahyu menambahkan figur tokoh nasional tersebut hanya bisa dimasukkan dalam acara internal partai. Namun pihaknya mengizinkan figur Presiden RI ke-6 dan foto Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri muncul di APK. Alasannya kedua tokoh tersebut merupakan pengurus partai politik.
Wahyu juga meluruskan mengenai pemberitaan yang sempat muncul bahwa ada larangan untuk memasang gambar tokoh tertentu dalam alat kampanye. Agar hal itu tidak terjadi nantinya alat peraga kampanye difasilitasi oleh KPU. Sehingga gambar tokoh yang bukan pengurus partai tidak boleh dipasang dalam desain APK.
"Yang benar, dalam alat peraga dan bahan kampanye itu dilarang mencantumkan nama dan gambar presiden dan wakil presiden atau pihak lain yang bukan pengurus partai politik," ujar Wahyu dikutip Kantor Berita Politik RMOL. [nat]
- Lebih Penting Mendorong Agar Piala Dunia U-20 Sukses
- 3 Parpol Daftarkan Bacaleg Ke KPU Provinsi Bengkulu
- Nasdem: Pemerintah Jangan Bertele-tele Soal Tenaga Honorer K2
