RMOLBengkulu. Lembaga negara yang paling minim melaporkan Laporan Harta Kelayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- Ke Bengkulu, Menag RI Didesak Copot Bustasar
- Di Gedung KPK, Bupati Bengkulu Selatan Hanya Diam
- Tersangka, Nia Ramadhani Dan Suami Akui Konsumsi Sabu Sejak 4 Bulan Lalu
Baca Juga
RMOLBengkulu. Lembaga negara yang paling minim melaporkan Laporan Harta Kelayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Berita terkait
Demikian disampaikan Juribicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta, Senin (25/2) malam.
"Dari ikhtisar kepatuhan sampai hari ini, DPR dan DPRD itu tergolong instansi yang paling rendah dibandingkan instansi lain," ujar Febri.
Road To Senayan
Menurut Febri, pelaporan LHKPN merupakan amanat konstitusi yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Karenanya, KPK menegaskan bahwa para penyelenggara negara mesti melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.
"Dalam konteks ini adalah Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 dan aturan turunannya. Jadi, kami harapkan ada komitmen yang kuat juga dari pimpinan instansi untuk memerintahkan bawahannya mematuhi undang-undang yang berlaku," tegas Febri.
Ditambahkan Febri, KPK mencatat sepanjang tahun 2019 presentase yang telah melaporkan LHKPN dari sekian banyak penyelenggara negara masih terbilang rendah.
"Tingkat kepatuhan LHKPN masih cukup rendah yaitu sekitar 17,8 persen. Itu artinya lebih dari 270 ribu penyelenggara (negara) baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN, BUMD di seluruh Indonesia itu belum melaporkan kekayaannya," tutur Febri.
Namun demikian, Febri menegaskan bahwa masih ada waktu untuk para penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya kepada KPK pada akhir Maret 2019 mendatang.
Baca Juga
"Masih ada waktu sampai dengan 31 Maret 2019 ini. Terutama untuk 270 ribu lebih penyelenggara negara di seluruh Indonesia," demikian Febri. dikutip Kantor Berita Politik RMOL. [ogi]
- Percayakan KPK
- KPK: Status Hukum Bupati Bengkulu Selatan Ditentukan Sebelum 24 Jam
- Sertijab Kasi Intelijen, Ini Pesan Kajari Bengkulu
