Politik identitas, kampanye hitam, dan politik uang bisa menimbulkan konflik sosial dalam gelaran pemilu.
- Periode 16 hingga 31 Agustus, Harga Referensi CPO Naik
- Ini Jadwal Uji Kelayakan Calon Komisioner 8 Kabupaten/Kota
- SP3 Kasus PSI Bukti Penindakan Bawaslu Tidak Adil
Baca Juga
Politik identitas, kampanye hitam, dan politik uang bisa menimbulkan konflik sosial dalam gelaran pemilu.
"Konflik sosial itu kan konflik yang timbul karena ulah sendiri. Konflik yang muncul karena kita menyelenggarakan satu pemilu baik pilkada maupun pileg dan pilpres," ujar Menko Polhukam Wiranto dalam Rakornas Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/3). dikutip Kantor Berita Pemilu KBPRI.
Dia menjelaskan, konflik sosial khususnya politik identitas bisa dinetralisir yakni dengan menghilangkan persepsi atau pandangan memilih pemimpin dengan kesamaan suku ataupun partai politik.
"Harusnya tidak boleh, konflik itu tidak akan terjadi kalau semua pihak itu menjaga diri. Kalau eksternal itu bisa diserahkan pada pihak keamanan, kalau internal pasti muncul karena politik identitas. Harusnya itu hilang karena pemilu itu kontes kompentensi," papar Wiranto.
Tidak hanya itu, juga diperlukan adanya forum komunikasi pimpinan daerah agar sinergitas antar pemimpin dapat menghindari konflik sosial, khususnya saat pemilu.
"Indonesia ini luas sekali, tidak mungkin pemerintah pusat, presiden mengawasi semua kegiatan. Tidak mungkin," kata Wiranto.
"Karena kuncinya di situ kalau pemimpin daerah bersatu padu. Ada kesadaran mengamankan daerah yang dipertanggungjawabkan kepada mereka maka kumpulan-kumpulan daerah yang aman ini membuat Indonesia aman," tegas pendiri Partai Hanura tersebut. [ogi]
- Meski Ditolak DPR, KPU Ngotot Larang Mantan Koruptor Nyaleg
- Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh Sepakat Usung Capres Masing-masing
- Sekjen PSI Sangat Mungkin Berstatus Tersangka
