Puspom Mabes TNI harus mengusut tuntas dan mendalami soal aliran Dana Komando atau Dako, dalam perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas RI tahun anggaran 2021-2023.
- Polisi Siaga Jaga Objek Vital Di Lebong
- Terkait Pembelian Saham GoTo, Menteri BUMN dan Garibaldi Thohir Dilaporkan ke KPK
- Pembunuh Anak Kandung Terancam 15 Tahun Penjara
Baca Juga
Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 alias Siaga 98, Hasanuddin, mengatakan, pihaknya mendukung dilibatkannya Puspom Mabes TNI pada penyidikan dugaan suap di Basarnas yang menjerat dua prajurit aktif TNI, yakni Marsekal Madya Henri Alfiandi (HA) dan Letkol Afri Budi Cahyanto (ABC).
"Keterlibatan Puspom bertujuan mendalami apakah ada Dako dalam perkara ini. Hal itu harus didalami khusus oleh penyidik Puspom TNI," kata Hasanuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (6/8).
Dia berharap Puspom Mabes TNI dapat menjelaskan kepada publik secara terbuka soal Dako senilai Rp88,3 miliar yang diduga diterima Henri Alfiandi.
"Di luar itu, Siaga 98 berharap perkara korupsi Basarnas tetap disidang di peradilan umum. Sebab itu joint investigation KPK-TNI diperlukan," pungkas Hasanuddin.
Seperti diberitakan, Rabu (26/7), KPK resmi mengumumkan lima tersangka, usai kegiatan tangkap tangan dengan meringkus 11 orang di Jakarta dan Bekasi, Selasa (25/7).
Kelima tersangka adalah Henri Alfiandi (HA, Kepala Basarnas RI periode 2021-2023), Afri Budi Cahyanto (ABC, Koorsmin Kabasarnas RI), Mulsunadi Gunawan (MG, Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati/MGCS), Marilya (MR, Dirut PT Intertekno Grafika Sejati/IGS), dan Roni Aidil (RA, Dirut PT Kindah Abadi Utama/KAU).
KPK telah menahan tiga tersangka, Marilya Roni Aidil, dan Mulsunadi. Sedangkan untuk dua tersangka lain, yakni Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto, selaku penerima suap, sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Puspom Mabes TNI pada Senin (31/7).
Dalam perkara itu, Henri Alfiandi melalui orang kepercayaannya, Afri Budi Cahyanto, diduga menerima suap dengan istilah Dako senilai Rp88,3 miliar dari sejumlah proyek di Basarnas RI sejak 2021-2023.
Khusus pengadaan 2023, Henri diduga menerima suap sebesar Rp5.099.700.000, merupakan fee 10 persen dari tiga proyek pengadaan, yakni peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar, Public Safety Diving Equipment dengan nilai kontrak Rp17,4 miliar, dan ROV untuk KN SAR Ganesha (multiyears 2023-2024) dengan nilai kontrak Rp89,9 miliar
- Empat Arahan Kapolri Dalam Operasi Ketupat
- IMM Bengkulu: Kami Mengutuk Keras Aksi Bom Bunuh Diri
- Deponering Samad-BW Dan Novel Timbulkan Demoralisasi
