RMOLBengkulu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur menggelar evaluasi fasilitasi kampanye pacsa pemilu serentak legislatif dan Pilpres tahun 2019. Kegiatan yang digelar di gedung Kuliner Pemda Kaur dipimpin langsung Ketua KPU Kaur, Mexxy Rismanto dan empat komisioner lainnya.
- Di Bengkulu, Banyak Napi Korupsi Dapat "Diskon" Hukuman
- Parah!!! Tunggakan Pajak Plat Merah Lebong Capai Rp 439 Juta
- 7 Puskesmas Di Jalur Mudik Rejang Lebong Buka 24 Jam
Baca Juga
RMOLBengkulu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur menggelar evaluasi fasilitasi kampanye pacsa pemilu serentak legislatif dan Pilpres tahun 2019. Kegiatan yang digelar di gedung Kuliner Pemda Kaur dipimpin langsung Ketua KPU Kaur, Mexxy Rismanto dan empat komisioner lainnya.
Ketua KPU Kaur, Mexxy Rismanto melalui anggotanya Irpanadi mengatakan, bahwa, tujuan digelar evaluasi tidak lain menindaklajuti surat KPU RI Nomor: 1000/PL.01.6-SD/KPU/VII/2019 tentang kegiatan evaluasi fasilitas kampanye pemilu 2019. Kemudian untuk mengetahui kelemahan - kelemahan terhadap proses tahapan kampanye yang sudah dilakukan dengan baik selama ini. Mulai dari tahapan kampanye terbuka dan tertutup. Terutama di zona yang sudah ditetapkan serta di media cetak dan elektronik dan dunia maya.
Kegiatan dihadiri FKPD dan Bawaslu serta seluruh pimpinan parpol di Kab Kaur. Serta awak media serta ormas lainnya. Hasil kesimpulan dari evaluasi yang didarangkum untuk disampaikan ke KPU RI melalui rakor evakuasi fasilitasi kampanye di tingkat KPU Provinsi beberapa hari ke depan ini
"Alhamdulillah dari evaluasi yang paling banyak perlu dikaji dan ditegaskan lagi berkaitan dengan jarak zona pemasangan APK terutama di sejumlah persimpangan yang sudah ditetapkan pemerintah daerah. Selain itu partisipasi parpol dalam hal pelaksanaan pemasangan APK yang tertib," ujar Irpanadi kemarin.
Menurut Irpanadi, sistem penindakan terhadap pelanggaran juga menjadi salah saru sasaran evaluasi. Teruma pemahaman regulasi msih beda tafsir. Selain itu juga masih adanya PNS yang diduga terlibat dalam kampanye.
- Pengerjaan Proyek Di Desa Selika Dua Diduga Kurang Meyakinkan
- Bidik 2000 Pegawai Honorer Kementerian PUPR, Bank BTN Gelar Akad Perdana KPR Subsidi
- Usut Tuntas Kasus Pajak Kendis Di Lebong
