Banyaknya keluhan yang disampaikan orang tua siswa SMA/SMK sederajat di Kota Bengkulu terkait beban biaya sekolah yang dinilai sangat memberatkan membuat Anggota Komisi III DPRD Kota, Dediyanto angkat bicara.
- Sejuk, Mantan Wakil Walikota Bengkulu Nyoblos
- Dewan Dorong Pemkab Percepatan Program Vaksinasi
- Nasdem: Pemerintah Jangan Bertele-tele Soal Tenaga Honorer K2
Baca Juga
Menurutnya tidak seharusnya Pemerintah Provinsi Bengkulu terlalu membebankan biaya sekolah kepada siswa di tengah goncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Bahkan Dediyanto menyebut jika dirinya menerima keluhan siswa yang ijazahnya ditahan akibat belum membayar biaya sekolah.
"Saya pikir sistem seperti ini menunjukkan bahwa Pemprov telah mengambaikan nilai-nilai toleransi kepada masyarakat. Kami menerima laporan bahwa ada siswa yang tidak bisa ikut ijian karena belum bayar SPP, ada juga yang ijazahnya ditahan karena belum bayar uang sekolah. Ini memprihatinkan," katanya kepada awak media, Senin (16/08).
Menurutnya pemerintah provinsi seharusnya dapat memberikan sedikit keringanan kepada masyarakat mengingat kondisi ekonomi sedang tidak baik. Ia pun mengaku akan berkoordinasi dengan DPRD Provinsi yang membidangi sektor pendidikan agar dapat memanggil OPD terkait untuk mencari solusi terbaik.
"Karena SMA/SMK ini ranahnya provinsi, maka nanti kami di Komisi III DPRD Kota tentu akan berkoordinasi dengan dewan provinsi. Harapannya nanti aspirasi masyarakat Kota Bengkulu terkait biaya sekolah ini dapat didengar oleh pemerintah provinsi," tambahnya.
Ia pun membandingkan hal tersebut dengan kebijakan yang diambil Pemkot. Menurutnya Walikota Helmi Hasan telah memberikan solusi konkret dengan segala kemudahan bagi siswa SD dan SMP sederajat di Kota Bengkulu.
"Kota Bengkulu alhamdulillah tidak ada kita terima keluhan yang berkaitan dengan biaya pendidikan. Walikota bahkan telah membuat edaran agar sekolah tidak boleh memberatkan siswa dengan urusan biaya bahkan untuk seragam sekolah sekalipun," tutupnya. [ogi]
- Ini Lokasi Pencoblosan Para Calon Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu
- PDIP: 58 Persen Masyarakat Indonesia Terancam Kehilangan Pekerjaan
- Margono: Harus Betul-betul Kroscek Data Ijazah Bacaleg
