Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di Bengkulu, yang dilakukan massa dari organisasi kepemudaan (OKP) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNUS) Bengkulu, Selasa (13/9) berakhir ricuh.
- Spesial Sambut Tahun Baru, PLN Gelar Promo Tambah Daya Hingga 5.500 VA, Hanya Rp 271.023
- LPP Bengkulu Gelar Apel Ikrar Netralitas ASN & Tandatangan Komitmen Pembangunan Zona Integritas
- Pemprov Bengkulu Raih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2023 dari Wakil Presiden RI
Baca Juga
Ribuan mahasiswa itu meminta anggota dewan Provinsi Bengkulu untuk menemuinya. Namun permintaan tersebut tidak terpenuhi, sedikitnya 19 anggota dewan daan gubernur Bengkulu sempat menemuinya namun ditolak oleh mahasiswa.
Dari akibat penolakan tersebut, massa aksi ricuh dan dipukul mundur untuk membubarkan diri dari aksi.
"Jika tidak dipenuhi permintaan kita, tadi sudah jelas, kita meminta seluruh dewan untuk hadir kita lakukan parlemen jalanan untuk sepakat penolakan BBM, namun hal tesebut tidak terpenuhi. Maka kita akan lakukan masuk ruang paripurna kita akan melakukan paripurna dalam gedung rakyat," ucapnya sembari orasi.
Akibat kericuhan aksi penolakan harga BBM di Bengkulu kericuhan itu, puluhan mahasiswa diamankan pihak kepolisian.
Aprin Seorang mahasiswa dari UINFAS Bengkulu yang merupakan Mahasiswa baru (Maba) di bincangi di lokasi kejadian memastikan handphonenya turut disita.
"Saya baru masuk(Maba) belum miliki nomor induk mahasiswa, HP saya diamankan polisi," ucap Aprin.
Selain itu, Mahasiswa dari universitas Dehasen, Alpindo yang diamankan mengaku sempat terkena tendangan polisi yang bertugas.
“Saya sempat terkena tendangan oleh polisi yang bertugas di bagian belakang," kata Alpindo.
Adapun pernyataan sikap yang disampaikan para aksi Mahasiswa di depan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, yakni:
1. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menolak kenaikan harga BBM bersubsidi
2. Mengecam keras tindakan refresif aparat kepolisian terhadap massa aksi
Aksi Massa Demo Menuntut kepada pemerintah;
1. Menolak keras kebijakan pemerintah terhadap kenaikan BBM dan mendesak pemerintah mencabut kebijakan subsidi tersebut
2. Menuntut lembaga pemerintah terkait untuk menangkap dan menindak tegas migas
3. Mendesak pemerintah bertanggung jawab penuh atas kebocoran BBM subsidi
4. Menuntut wakil rakyat provinsi bengkulu bertanggung jawab atas penderitaan rakyat
- Tahun Baru Islam Tetap 1 Muharram, Liburnya Digeser 11 Agustus
- Ratusan Nelayan Di Bengkulu Masih Gunakan Alat Trawl
- Tindak Tegas PKS Tidak Patuh, Ini 10 Poin Rekomendasi Kadin Bengkulu
