RMOLBengkulu. Cukup fantatis, dimana dana yang dibutuhkan untuk memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan tidak sedikit. Tercatat, dana pendirian pusat pemerintahan baru mencapai Rp 486 triliun.
- Nikita Willy, Sebelum Hidup Mewah, Telur Dadar Nikmat
- Kemenkumham Buka Pendaftaran Catar tahun 2024
- Mudik Nyaman 2018 Bersama BPJS Kesehatan
Baca Juga
RMOLBengkulu. Cukup fantatis, dimana dana yang dibutuhkan untuk memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan tidak sedikit. Tercatat, dana pendirian pusat pemerintahan baru mencapai Rp 486 triliun.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, bahwa mayoritas dana pembangunan tersebut atau sekitar 54,6 persen akan dipenuhi melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Artinya, ada sebanyak Rp 265,2 triliun nilai proyek yang ditargetkan dari KPBU tersebut.
"Menurut saya wajar kalau KPBU itu besar, karena KPBU itu bisa masuk untuk berbagai infrastruktur dasar yang ada. Apakah jaringan gas, air bersih, apakah air limbah," ujarnya di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (20/8).
Sementara alokasi dana dari APBN menjadi yang paling minoritas. Angkanya hanya berkisar Rp 93,5 triliun.
"Angka itu setara dengan 19,2 persen dari total dana yang dibutuhkan," jelasnya dilansir RMOL.id.
Adapun proyek yang akan dibangun melalui dana APBN antara lain, infrastruktur pelayanan dasar, istana negara, rumah dinas pegawai negeri sipil (PNS), pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer.
Sedangkan pembangunan infrastruktur yang menggunakan skema KPBU, antara lain gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sarana pendidikan, kesehatan, museum, dan lembaga permasyarakatan.
Selain itu, pemerintah juga akan mengandalkan dana khusus dari swasta sebanyak Rp 127,3 triliun atau setara 26,2 persen dari total dana yang dibutuhkan.
Dana ini nantinya diperuntukan untuk membangun perumahan umum, perguruan tinggi, bandara, pelabuhan, jalan tol, sarana kesehatan, dan pusat perbelanjaan.
q
- Dampak Pandemi, KPKNL Sebut Lelang Kendaraan Dinas Lebih Dominan
- Hasil Hearing Jukir, DPRD Segera Bentuk Pansus Untuk Evaluasi Pihak Ketiga
- Menko Siapkan Bantuan Bagi UMKM Perempuan