RMOL. Anggota DPRD Lebong, M. Evandrimeminta agar realisasiTambahan penghasilan pegawai (TPP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong tak hanya sebagai ajang simbolis untuk pencairan semata. Akan tetapi sebagai rujukan Catatan harian kerja (CHK) pegawai.
- Milad Pemuda Muhammadiyah Dan Deklarasi Pilwakot Damai 2018
- Jelang Lebaran, 10 Desa Belum Cair DD dan ADD Tahap II
- Sukarela Bayar Parkir Depan Masjid Agung
Baca Juga
RMOL. Anggota DPRD Lebong, M. Evandri meminta agar realisasi Tambahan penghasilan pegawai (TPP) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong tak hanya sebagai ajang simbolis untuk pencairan semata. Akan tetapi sebagai rujukan Catatan harian kerja (CHK) pegawai.
Menurutnya, optimalisasi layanan kebutuhan pegawai diharapkan dapat memicu produktivitas dan kualitas kerja pegawai yang akan berkontribusi positif pada kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
"Tentu akan ada konsekuensi dari meningkatnya penghasilan yang diterima. Yang jelas peningkatan kinerja harus terus dilakukan. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya prima mendapat pelayanan, justru tidak maksimal karena tidak masuk kantor," kata Evandri kepada Rakyat Merdeka Online (RMOL) Bengkulu.
Selain itu, realisasinya juga harus transparansi dan tepat sasaran. Artinya, fungsi kontrol terhadap pegawai, khususnya di absensi dan kinerja pegawai dalam draf CHK.
"Kita tidak menginginkan ketika mau pencairan TPP, semuanya aktif masuk kerja. Tentunya, Untuk menghindar kecemburuan sosial di setiap OPD," demikian Evandri. [ogi]
- Punya Potensi Besar, Pemerintah Dukung Ekspor Florikultura Dan Benih Sayuran
- Kedepan DD Lebong Akan Fokus Pemeliharaan Unggas
- Rekomendasi KASN Sudah Diterima, BKPSDM Bersikap
