RMOLBengkulu.Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan kebijakan pengadaan pin emas saat pelantikan yang diperuntukkan bagi Anggota DPRD DKI Jakarta tidak menjadi soal, meskipun sempat menuai kontroversi.
- Libur Lebaran Lebih Panjang, BRI Siapkan Rp 62 Triliun
- Kemenkumham Bengkulu Sukses Gelar Konversi Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Se-Sumatera
- 23 Ribu Pelamar Kenkumham Mulai Jalani Tes SKD CASN, Santosa : Laporkan Jika Ada Yang Mintak Uang
Baca Juga
RMOLBengkulu. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan kebijakan pengadaan pin emas saat pelantikan yang diperuntukkan bagi Anggota DPRD DKI Jakarta tidak menjadi soal, meskipun sempat menuai kontroversi.
Menyusul, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tidak mengatur kebijakan semacam mengenai pin emas.
"Enggak bisa melarang, enggak bisa masuk dalam ranah itu. Itu terserah daerah, enggak ada yang melarang," kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (22/8).
Menurutnya, pengadaan pin emas merupakan sepenuhnya ‎kebijakan DPRD DKI Jakarta itu sendiri. Tidak semua daerah menerapkan kebijakan serupa seperti DPRD DKI Jakarta.
"Tidak semua daerah kan berpin emas, kan tidak. Masing-masing daerah punya kemampuan, ada kesepakatan, ada penganggaran, ya silakan," ujar Tjahjo.
Adapun, kata Tjahjo, soal aspek kebermanfaatan dari kebijakan tersebut, masyarakat yang akan memberikan penilaian.
"Soal itu bermanfaat atau tidak, masyarakat yang menilai," tandasnya dilansir RMOL.id.
DPRD DKI menganggarkan sekitar Rp 1,3 miliar untuk pengadaan pin emas bagi para anggotanya. Masing-masing anggota akan mendapat dua buah pin emas 22 karat dengan berat 5 gram dan 7 gram.
q
- Kenaikan Tarif Angkutan Mulai H-7
- Giliran Keluarga Besar Alumni IMM Minta Maaf Ke Mentan Amran
- Pilwakot Banyak Golput, Ketua PWI: Ini Harus Menjadi Catatan KPU
