Pernyataan Walikota Bogor, Bima Arya, yang juga Ketua DPP PAN bahwa yang kemungkinan diusung partai anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sebagai calon presiden 2024 adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengundang sejumlah reaksi.
- Dua Hari Jelang Pilkada, Presiden BEM Universitas Lampung Akan Unjuk Rasa Depan Bawaslu RI
- Prabowo-SBY Mau Bertemu Bahas Pilpres Dan Ketimpangan Ekonomi
- PKB Khawatir Sistem Pileg 2024 Berubah Lagi
Baca Juga
Padahal, Ganjar Pranowo merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Di mana partai tersebut bukanlah partai yang ada di dalam KIB, yang terdiri dari Golkar, PAN dan PPP.
Sehingga pendapat soal capres yang diutarakan oleh orang nomor satu di Kota Bogor itu dibantah Sekjen PAN, Eddy Soeparno. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini mengatakan, sejauh ini di KIB belum ada pembahasan terkait siapa yang akan diusung untuk Pilpres 2024.
"Saya kira itukan pandangan yang disampaikan oleh pak wali dan itu pendapat yang tentunya harus kita apresiasi, karena itu bagian dari demokrasi. Jadi kita berhak menyampaikan pandangan pendapat, tapi pada akhirnya kita secara kolektif akan membuat keputusan dan kita akan sampaikan nanti ke publik, ya mudah-mudahan itu keputusan terbaik," ujar Eddy saat ditemui Kantor Berita Politik RMOLJabar, Kamis (3/11).
"Intinya kita akan memilih calon pemimpin terbaik di 2024," imbuhnya.
Eddy menegaskan, terkait capres yang akan diusung KIB hingga hari ini belum ada atau belum ada pembahasan ke arah sana. Tetapi, lanjut dia, partai yang ada di KIB itu memiliki prinsip yakni akan mendorong kader terbaiknya yang ada di KIB. Misalnya di Golkar ada Airlangga Hartarto, kemudian di PAN ada Zulkifli Hasan.
"Jadi kita akan mendorong kader terbaik yang ada di KIB," tegasnya.
Meski begitu, tambah Eddy, jika nantinya ada kader lain yang akan diusung, tentu harus melewati pertimbangan yang lebih matang oleh seluruh parpol yang ada di KIB, akan di evaluasi bersama-sama.
"Yang pasti, hari ini belum ada pembahasan apapun nanti pada saatnya kita akan membahas dan akan kita sampaikan ke publik," pungkasnya.
- Pergantian Anggota DKPP Sesuai UU Pemilu
- Edaran Anti Korupsi Jadi Alat Dongkrak Elektabilitas Golkar
- Mahasiswa Desak Bawaslu Tangani Politik Uang
