RMOLBengkulu. Golkar kembali menegaskan terkait surat edaran Fraksi partainya kepada kader untuk menjauhi perbuatan pidana korupsi.
- Posko Perbatasan Bakal Dilanjutkan, Satu ASN Wajib Bina 10 KK
- Tahun Baru Islam Tetap 1 Muharram, Liburnya Digeser 11 Agustus
- Gibran Bantah Data Luhut Soal Kematian Akibat Covid-19 Di Solo
Baca Juga
RMOLBengkulu. Golkar kembali menegaskan terkait surat edaran Fraksi partainya kepada kader untuk menjauhi perbuatan pidana korupsi.
Pengamat politik, Arif Susanto mengatakan, Golkar merupakan inisiator soal pakta integritas anggota DPR. Bahkan pakta integritas itu sudah ada sejak era Orde Baru.
"Kan Golkar yang punya inisiatif untuk membuat semacam syarat tambahan untuk calon anggota legislatif seperti berintegritas, tidak tercela itu bahkan di masa orde baru sudah ada," ujar Arif seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/5).
Menurutnya, surat edaran menjauhi korupsi itu penting bagi Partai Golkar. Terlebih, partai yang kini dinakhodai Airlangga Hartarto itu masih dibayang-bayangi masalah korupsi KTP elektronik yang dilakukan oleh mantan ketua umumnya, Setya Novanto.
Meski demikian, Arif yakin surat edaran tersebut akan membantu menaikkan elektabilitas Golkar dalam Pemilu 2019. Ia meyakini Golkar akan menjadi bagian tiga besar dalam pesta rakyat itu.
"(Golkar) masih tetap menjadi bagian dua atau tiga besar, itu kan sudah bagus," demikian Arif. [nat]
- Posko Perbatasan Bakal Dilanjutkan, Satu ASN Wajib Bina 10 KK
- Tahun Baru Islam Tetap 1 Muharram, Liburnya Digeser 11 Agustus
- Gibran Bantah Data Luhut Soal Kematian Akibat Covid-19 Di Solo
