Masyarakat Kabupaten Seluma terancam tidak bakal dapat program BPJS gratis atau Universal Health Coverage (UHC). Menanggapi hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma gelar rapat dengan agenda dengar pendapat bersama Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Dinas Kesehatan (Dinkes), pada Selasa siang (7/11) lalu.
- Didampingi Para Ahli FH Unib, Desa Wisata Tapak Gedung Optimalisasi Peran BUMDES
- Hindari Penyekatan, Warga Buka Blokade Jalan Alternatif Dengan Gergaji Mesin
- BKPSDM Pastikan Tak Ada ASN 'Siluman' Di Wilayah Mereka
Baca Juga
Disampaikan Ketua DPRD Seluma, Nofi Eriyan Andesca pihaknya sebelumnya telah mengesahkan anggaran UHC pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 500 Juta dengan rincian Rp 450 juta untuk BPJS Kesehatan sedangkan Rp 50 Juta untuk BPJS Ketenagakerjaan, akan tetapi anggaran tersebut beredar isu dialihkan oleh pihak BKD Seluma.
"UHC ini kan sudah dianggarkan, BPJS gratis ini program penting pemerintah, makanya kita ingin tahu sebab pengalihan anggaran, jadi kita gelar rapat bersama BKD dan Dinkes untuk memastikannya," ujarnya.
Berdasarkan keterangan pihak BKD, tentang hilangnya anggaran UHC, kata Nofi Eriyan Andesca, penyebabnya karena pihak BKD salah input rekening, yang seharusnya diinput ke rekening BPJS gratis malah terinput ke rekening BPJS Kesehatan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Seluma.
"Apapun alasannya artinya anggaran UHC sudah teralihkan, padahal ini sudah kita sahkan masuk dalam APBD Perubahan, UHC ini sangat penting untuk masyarakat kurang mampu, jadi jangan sekali-kali dialihkan," tegasnya.
- Hingga Akhir April, Seluruh THLT Belum Punya SK
- Seluruh Desa Diminta Segera Tuntaskan APBDes 2022
- Dewan Minta Semua Elemen Diminta Terbuka Soal Data Kasus Covid-19
