Waka II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong, Popi Ansa meminta Dinas Kesehatan untuk terbuka dan menginformasikan perihal kasus wabah virus corona atau Covid-19 kepada publik.
- Status PPKM Resmi Dicabut, Satgas Covid-19: Masih Tunggu Transisi Ke Endemi
- Lebong Ditetapkan PPKM Level 2 Hingga Lebaran Usai
- Kasus Meningkat, PPKM Lebong Naik Ke Level 3
Baca Juga
Itupun setelah adanya dugaan tidak sinkron data pihak rumah sakit umum daerah (RSUD) dengan Dinkes setempat soal data pasien Covid-19.
Ia berharap pihak kesehatan selaku eksekutif segera mengambil langkah untuk melindungi warga masyarakatnya dari bahaya virus mematikan tersebut.
Ia mengatakan keterbukaan informasi tersebut dapat membuat masyarakat lebih waspada dan bisa mengantisipasi diri.
"Jangan sampai ditutupi, tapi tiba-tiba satu per satu terjangkit. Kita pasti kewalahan kalau ketahuan pas meninggal," katanya, Selasa (19/7).
Dia merasa heran, sudah lebih dari setahun pandemi terjadi, tapi masih banyak yang menganggap bahwa, kena Covid-19 ini adalah aib. Padahal, kalau ada yang menutup-nutupi, tentu akan menyulitkan semua pihak.
Pihaknya pun mendorong eksekutif tak malu membuka data bila terjadi lonjakan kasus. Di samping itu, ia berharap agar testing kepada warga kembali dimasifkan lagi.
“Jangan menyembunyikan kondisi wilayah dengan alasan apapun itu. Karena kalau sudah parah akan sangat menyulitkan tindakan antisipasi dan mitigasi,” katanya.
Seperti di lingkungan perkantoran Pemkab misalnya, bila terjadi kasus penularan, maka kepala organisasi perangkat daerah (OPD)-nya harus membuat kebijakan agar segera menutup kantor sementara. Bila instansi yang bersangkutan merupakan layanan masyarakat, maka agar menyajikan pelayanan lewat daring.
“Jangan terus dipaksakan. Sudah ada yang tertular tapi masih membuka layanan. Pemimpin lama negeri ini sudah mencetuskan Pancasila sebagai acuan dan patokan bahwa, urusan kemanusiaan itu harus diutamakan,” tegasnya.
Ia mengatakan, dalam menangani Corona harus dilakukan pemeriksaan instensif, artinya jangan sampai telat mengantisipasi. Karena menurutnya saat ini bukan waktunya menunggu atau berkutat pada pengadaan dan program pencegahan Covid-19.
"Langkah tegas harus segera diambil untuk melindungi warga," demikian Popi.
- Status PPKM Resmi Dicabut, Satgas Covid-19: Masih Tunggu Transisi Ke Endemi
- Lebong Ditetapkan PPKM Level 2 Hingga Lebaran Usai
- Kasus Meningkat, PPKM Lebong Naik Ke Level 3
