RMOLBengkulu.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan didesak untuk menghentikan penagihan iuran menggunakandebt collector.
- Evelyn Berhasil Cetak MURI
- Puan Maharani Belum Tersentuh, KPK Akan Kembali Didatangi Pendemo
- Pemerintah Sudan Ajak JMSI Kembangkan Strategi Alternatif, Ini Respon Teguh Santosa
Baca Juga
RMOLBengkulu. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan didesak untuk menghentikan penagihan iuran menggunakan debt collector.
Hal ini diungkapkan Direktur Sabang Merauke Institute Abdullah Rasyid. Menurutnya, penagihan menggunakan debt collector sama saja membenai rakyat.
"Direksi BPJS Kesehatan, jangan buat aturan yg membebani Rakyat. Hentikan rencana penagihan memakai debt collector," ujar Abdullah lewat keterangan tertulisnya, Senin (4/11).
Abdullah menambahkan, rakyat menunggak iuran BPJS karena ekonomi negara yang semakin sulit. Dia juga menyarankan agar BPJS tidak mempersulit masyarakat yang ingin memperpanjang KTP, SIM ataupun Paspor ketika iuran BPJS Kesehatan belum terbayar.
"Rakyat menunggak karena ekonomi yang sulit bukan karena tidak patuh. BPJS dibuat jaman Pak SBY bertujuan untuk meringankan rakyat miskin, bukan untuk membebani mereka," sesalnya.
"BPJS adalah asuransi, bukan kartu kredit, sehingga tidak ada kewajiban harus dibayar. Kesehatan adalah hak rakyat, pemerintah berkewajiban memenuhinya," tutupnya. dilansir RMOL.ID. [ogi]
- Pemprov Bengkulu Targetkan Rp 12 Miliar Distribusikan BPM & UMKM Baznas
- Melalui Organisasi ATAS, Gubernur Rohidin Optimis Perkuat Peran dan Kapabilitas Tenaga Administrasi Sekolah
- Dampak Pandemi, KPKNL Sebut Lelang Kendaraan Dinas Lebih Dominan
