RMOLBengkulu. Pimpinan Wilayah Pemuda Muhamadiyah (PWPM) Provinsi Bengkulu menilai pemerintah terkesan terlalu memaksakan diri jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tetap digelar pada bulan Desember 2020 ini.
- Mako, Ahok dan Teroris
- Bulan Ramadan, Melayani Masyarakat Juga Ibadah
- Pastikan Pelayanan Kesehatan dan Pangan WBP, Kakanwil Kemenkumham Bengkulu Sidak Ke Lapas Kelas IIA Bentiring
Baca Juga
RMOLBengkulu. Pimpinan Wilayah Pemuda Muhamadiyah (PWPM) Provinsi Bengkulu menilai pemerintah terkesan terlalu memaksakan diri jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tetap digelar pada bulan Desember 2020 ini.
Ketua PWPM Provinsi Bengkulu, Nadi Hariyansyah menyebut jika pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 ini terlalu beresiko, mengingat negara saat ini tengah babak belur di hajar pandemi virus corona yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.
"Terbitnya Perppu tentang Pilkada ini tentu akan menimbulkan dampak yang cukup besar. Kami lihat akhir-akhir ini pemerintah sepertinya sudah menggiring betul kalau Pilkada harus dilaksanakan bulan Desember ini," ucapnya kepada RMOLBengkulu, Selasa (19/05).
Menurutnya hal tersebut tentu akan menimbulkan masalah baru, mengingat pemerintah saat ini harus fokus menangani pandemi virus corona yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.
"Kalau Pilkada Desember berarti tahapan Pemilu itu sendiri akan mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2020 ini. Ini akan jadi pekerjaan berat bagi penyelenggara Pemilu untuk menyiapkan teknis di lapangan seperti apa, mengingat pada bulan ini prediksi puncaknya kasus virus corona, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan lain-lain," jelasnya.
Lebih lanjut, Nadi menilai isi dari Perppu tentang Pilkada tahun 2020 ini masih mengacu pada Pilkada di situasi normal. Artinya penyelenggara Pemilu harus menyiapkan langkah-langkah strategis dan sejalan dengan protokol tetap penanganan virus corona jika Pilkada Serentak tetap digelar bulan Desember.
"Perppu ini isinya masih mengacu pada Pilkada yang dilakukan pada situasi normal, bukan untuk kondisi pandemi seperti sekarang. Jadi memang perlu diperhatikan juga Protap penanganan virus corona harus sejalan dengan teknis di lapangan nanti agar tidak melanggar aturan," tutupnya. [ogi]
- Kekeringan Belum Berakhir, PMI Provinsi Bengkulu Terus Distribusikan Air Bersih
- KRI Nanggala-402 Hilang Kontak, TNI Hingga Basarnas Diminta Optimalkan Pencarian
- Bengkulu Dari 19 Daerah Yang Ditegur Mendagri Karena Tahan Anggaran
