RMOLBengkulu. Masih ingat dengan kejadian bencana banjir yang meredam 7 kecamatan pada tanggal 23 November lalu. Termasuk 233 unit bangunan di Kecamatan Lebong Atas dan Pelabai yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 5.1 Skala Ricter (SR) pada 6 Desember lalu.
- KPK Ingatkan Politik Uang Menyengsarakan Rakyat
- Jokowi: Amien Rais Alternatif Pilihan Pilpres 2019
- PP Muhammadiyah Minta Polisi Terbuka Tangani Kasus Andi Mahfuri
Baca Juga
RMOLBengkulu. Masih ingat dengan kejadian bencana banjir yang meredam 7 kecamatan pada tanggal 23 November lalu. Termasuk 233 unit bangunan di Kecamatan Lebong Atas dan Pelabai yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 5.1 Skala Ricter (SR) pada 6 Desember lalu.
Kabarnya proposal yang di ajukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebong belum direspon alias mandek di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Padahal, kerugian senilai Rp 7,1 miliar akibat dampak bencana itu perlu mendapatkan penanganan khusus dari pemerintah pusat.
Tak hanya itu, total kerugian Rp 7,1 miliar itu diantaranya Rp 3.606.355.000 untuk kerugian gempa bumi serta Rp 3.575.486.700 untuk kerugian banjir dan longsor.
Diakui Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPBD Lebong, Fakhrurrozi, proposal tersebut dinyatakan lengkap dan telah diverifikasi oleh BNPB sejak 5 bulan lalu. Persisnya pada bulan desember tahun 2017 lalu.
"Belum ada konfirmasi dari pusat. Yang jelas, proposal kita sudah lengkap dan sudah diverifikasi," ujar Rozi kepada Rakyat Merdeka Online (RMOL) Bengkulu, Kamis (10/5).
Sebelumnya, timbulnya angka kerugian ini sendiri dengan melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di Lebong. Seperti Dinas Pertanian dan Perikanan (DPP), PUPRP serta Perkim Lebong.
"Kita berharap kedepannya bantuan ini direspon positif. Sehingga, masyarakat terdampak juga terbantu," singkat Rozi. [ogi]
- Syarat Kesehatan Caleg Bisa Lewat Puskesmas
- Air PDAM Belum Ngalir, Pelanggan: Tolong Diperbaiki
- Anggota DPRD Sumut Dari PPP Ditahan KPK
