Pembagian Jamkesda Belum Merata, Gusnan Minta Data Ulang

RMOLBengkulu. Menyikapi keluhan dan laporan warga yang belum terdata hingga tidak mendapatkan kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) terintegrasi BPJS Kesehatan di Bengkulu Selatan. Plt Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial Bengkulu Selatan.


RMOLBengkulu. Menyikapi keluhan dan laporan warga yang belum terdata hingga tidak mendapatkan kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) terintegrasi BPJS Kesehatan di Bengkulu Selatan. Plt Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial Bengkulu Selatan.

Dirinya ingin mengetahui langsung apa yang menjadi kendala sehingga masih ada masyarakat yang selayaknya menerima kartu Jamkesda tetapi tidak mendapatkan kartu tersebut. Hasilnya, kesalahan pendataan rerata dilakukan pihak pemerintah desa atau kelurahan. Dimana masih adanya ketimpangan pendataan yang dilakukan.

"Bentuk tindak lanjut dari keluhan warga yang belum menerima kartu Jamkesda. Saya cek langsung ke Dinas Sosial selaku instansi penerima data calon penerima Jamkesda,” terang Gusnan, saat mendatangi kantor Dinas Sosial Bengkulu Selatan.

Tidak ditemukan kesalahan dalam penerimaan data calon penerima Jamkesda oleh pihak Dinas Sosial. Hanya saja menurut pihak Dinas Sosial pemerintah desa atau kelurahan lah yang belum merata dalam pendataan usulan penerima Jamkesda.

"Padahal target kita seluruh warga khususnya yang kurang mampu mendapatkan kartu Jamkesda. Jangan ada tebang pilih soal pendataan. Yang kita prioritaskan ini adalah yang kurang mampu untuk mendapatkan Jamkesda,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Bengkulu Selatan Heriyadi didampingi Kabid Penanganan Fakir Miskin, Lesmi Despitasari S.Sos mengatakan, pihaknya akan memverifikasi dan validasi data penerima Jamkesda per triwulan. Itu dilakukan agar pemegang kartu Jamkesda benar-benar orang yang layak.

"Setiap tiga bulan kita verifikasi. Walaupun ditarget seluruh masyarakat mempunyai kartu Jamkesda namun tetap kita prioritaskan yang kurang mampu. Jangan sampai masyarakat yang kurang mampu terkendala pengobatan saat sakit lantaran tidak punya biaya pengobatan,” pungkas Lesmi. [nat]