RMOLBengkulu. Rapat lanjutan Paripurna penyampaian pandangan umum terhadap Nota Pengantar Enam Raperda dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPjP) APBD Tahun 2018, menuai sejumlah sorotan anggota DPRD Lebong.
- Gelar Safari Ramadan, Pelindo II Bengkulu Beri Santunan kepada Anak Yatim
- Napiter Di Bengkulu Utara Tunjukkan Sikap Baik
- Catut Logo Dan Nama Menteri, Kuota CPNS 2018 Palsu Menyebar
Baca Juga
RMOLBengkulu. Rapat lanjutan Paripurna penyampaian pandangan umum terhadap Nota Pengantar Enam Raperda dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPjP) APBD Tahun 2018, menuai sejumlah sorotan anggota DPRD Lebong.
Salah satunya terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 dimana secara grafik menurun. Menanggapi hal itu, Kabid Pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong, Rudi Hartono, angkat bicara.
Menurutnya, BKD dalam hal ini sudah maksimal memberikan instruksi kepada sejumlah OPD selaku pemungut. Sedianya, kata Rudi, kedepan OPD pemungut perlu dievaluasi.
"Memang sudah dijadwalkan OPD pemungut akan dievaluasi," kata Rudi, kemarin (18/6) sore.
Rudi menjelaskan, minimnya capaian target dan realisasi pendapatan tidak terlepas dari peran para OPD itu sendiri. Apalagi, dalam struktur APBD tahun 2019 target PAD dalam setahun sebanyak Rp 22 Miliar.
"Paling banyak itu terkait sektor retribusi mulai dari objek wisata dan parkir," sambungnya.
Dia menyatakan, sejauh ini dasar pengelolaan objek wisata tengah dievaluasi di biro hukum Provinsi Bengkulu. "Masih banyak regulasi yang belum tuntas. Sehingga, belum bisa diterapkan," demikian Rudi. [tmc]
- Punya Potensi Besar, Pemerintah Dukung Ekspor Florikultura Dan Benih Sayuran
- 93 CJH Lebong Akan Bertolak Ke Mekah, Satu CJH Mutasi
- 20 Persen BUMDes Di Rejang Lebong Sudah Punya Produk Olahan
