Normalisasi DAS Air Kotok Jadi Pembahasan Sidang Paripurna

RMOL. Ternyata normalisasi Air Kotok tidak hanya menjadi sorotan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Bengkulu. Namun, dibahas pula oleh DPRD Lebong saat menggelar sidang paripurna pada agenda Penyampaian Hasil Reses, di Kantor DPRD Lebong, Kamis (7/12/2017).

Anggota DPRD Lebong, Daerah Pemilihan (Dapil) II DPRD Lebong, M. Evandri mengungkapkan, guna mendukung Lebong menjadi lumbung padi, program pendukung seharusnya disiapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait. Contohnya masalah luapan DAS Air Kotok yang kerap meredam sawah- sawah milik masyarakat.

"Saat Reses Dapil II, kami menerima aspirasi masyarakat, meminta untuk normalisasi DAS sisa lonsor PT PGE. Normalilasias Air Kotok sudah sepatutnya dilakukan. Karena, sungainya dangkal sering menimbulkan banjir. Berdampak pada para petani karena gagal panen, akibat dari sawah mereka terendam banjir,” Kata Evandri saat menyampaikan laporan hasil Reses DPRD Lebong Dapil II.

Selanjutnya, politisi Demokrat itu mengatakan, limbah PT PGE Proyek Hulu Lais juga sering dikeluhkan masyarakat Kecamatan Bingin Kuning dan Kecamatan Lebong Tengah.

"Kita berharap aspirasi yang disampaikan dalam reses dapat menjadi prioritas dalam program Pemkab Lebong tahun 2018 mendatang,” singkat Evandri.

Sementara itu, Ketua DPRD Lebong, Teguh Raharjo Eko Purwoto, saat memimpin sidang menyampaikan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan tugas anggota dewan berdasarkan Undang Undang (UU) nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Untuk menjalankan UU tersebut maka perlu dilaksanakannya penjaringan aspirasi masyarakat, dimana anggota dewan kembali ke dapil masing-masing untuk menampung aspirasi masyarakat yang belum terakomodir pada tahun tahun sebelumnya,” singkat Teguh. [nat]