Peran ormas Islam terbesar Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tak bisa dipungkiri dalam hal sosial kemasyarakatan dan pendidikan. Namun dalam urusan politk keduanya sering berbeda sikap.
- Peringatan Milad ke-20, PKS Sentil Soal Capres
- DPR Janji Rampungkan RUU Terorisme Mei Ini
- Menko Airlangga: Secara Spasial, Ekonomi Sejumlah Daerah Sudah Alami Pembaikan
Baca Juga
Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah, Asep Nurjaman menjelaskan tentang kemungkinan kedua ormas berkoalisi untuk gelaran Pemilu 2024.
Menurutnya, penting bagi Muhammadiyah dan NU bisa ikut serta dalam merawat demokrasi agar tetap sehat.
Namun secara pribadi Asep meragukan Muhammadiyah dan NU bahu membahu memperjuangkan kepentingan politik yang sama di Pemilu 2024.
"Karena (keduanya) ada perbedaan mendasar," ujar Asep saat menjadi narasumber dalam webinar LHKP PP Muhammadiyah bertajuk 'Muhammadiyah dan Politik: Mengurai Dinamika Jelang Pemilu 2024' pada Sabtu (12/6)
Asep pun mengaku termasuk orang yang tak ingin Organisasi Muhammadiyah terjun ke dunia politik.
"Yang saya takutkan, ketika bercengkerama terlalu masuk, Muhammadiyah menjadi vakum, ghirahnya udah enggak ada. Ini tidak baik," tuturnya dikutip Kantor Berita Politik RMOL.
Masih pendapat pribadi Asep, secara informal kader-kader Muhammadiyah bisa satu kubu dengan kader-kader NU. Namun secara struktural justru tidak sehat bagi kedua ormas terjun langsung ke dunia politik.
"Walaupun secara informal bisa dilakukan (koalisi dengan NU) tapi struktural ini kurang sehat. Tidak mungkin dipersatukan (NU-Muhammadiyah)," demikian Asep Nurjaman.
Turut hadir dalam webinar tersebut yakni Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati dan Dosen UMY Ridho Al-Hamdi.
- Gerindra Buka Pintu Untuk Rizal Ramli Nyapres
- Demokrat Buka Pintu Usung Prabowo-AHY
- KRI Nanggala-402 Hilang: Melalui Saluran Diplomatik, Korea Selatan Tawarkan Bantuan
