KPK Didorong Kaji Korupsi Dampak Pilkada Langsung

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat membuat kajian tentang pilkada langsung dan dampaknya terhadap korupsi maupun kondisi sosial bangsa.


Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat membuat kajian tentang pilkada langsung dan dampaknya terhadap korupsi maupun kondisi sosial bangsa.
Bambang mengaku prihatin dengan banyaknya kepala daerah ditangkap sebagai dampak sistem pilkada langsung yang penuh politik transaksional.

"Kami di DPR banyak menerima masukan dan laporan tentang sistem pilkada langsung yang telah banyak memakan korban. Saya berharap KPK bisa membuat kajian tentang pilkada langsung dan dampaknya terhadap korupsi maupun kondisi sosial bangsa," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini saat menghadiri Penyampaian Laporan Tahunan KPK 2017 dan Kegiatan KPK Mendengar di Gedung KPK, Jakarta, Senin kemarin (12/3).

"Apakah memang pilkada langsung lebih banyak manfaatnya bagi bangsa ini atau sebaliknya. Lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Kita tak boleh takut dan malu dalam memperbaiki sistem yang ada," lanjutnya. dikutip Kantor Berita Politik RMOL.

Bambang mengemukakan banyak pihak menilai penerapan Pilkada melalui DPRD akan mempersempit ruang korupsi. Sistem ini diyakini juga akan mempermudah KPK dalam melakukan pengawasan. Terlebih bila KPK lebih mengedepankan tindakan pencegahan dibanding penindakan.

"Saya rasa KPK akan mudah mengawasi pemilihan Pilkada melalui DPRD. Kita tidak ingin bangsa ini terus berkubang dalam lingkaran korupsi. Sistemnya harus diperbaiki dengan meningkatkan tindakan pencegahan dan pengawasan," terang mantan ketua Komisi III itu.

Bambang menilai dengan meningkatkan tindakan pencegahan dan pengawasan, KPK di masa mendatang akan semakin dipercaya publik, serta dapat meninggalkan legacy yang besar bagi bangsa dan negara.

"KPK harus terus meningkatkan profesionalitas dan transparansi, berdasarkan sistem dan standar yang baku, serta ditopang manajemen dengan kaidah good governance," jelasnya.

Politisi Partai Golkar itu pun menjamin DPR tanpa ragu akan terus mendukung keberadaan KPK agar bisa bekerja secara profesional. Apalagi dengan modus korupsi yang lebih canggih serta semakin masif, diyakinkan Bamsoet DPR akan selalu mendukung penguatan KPK, baik dari segi legislasi maupun anggaran.

"Komitmen saya sebagai Ketua DPR RI, saya ingin KPK semakin kuat dan profesional. Pekerjaan KPK belum selesai," kata Bambang.

Untuk itu, dia berpesan agar kegiatan KPK Mendengar dijadikan kegiatan rutin dan dilaksanakan secara berkala. Tak hanya melibatkan pimpinan lembaga negara, melainkan juga unsur masyarakat. Dengan langkah tersebut, diharapkan masyarakat bisa menjadi bagian dari pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Kegiatan KPK Mendengar yang dilaksanakan hari ini menjadi bukti bahwa KPK tak menutup diri terhadap saran, masukan, ataupun kritik dari berbagai pihak. Saya yakin semua saran maupun kritik sama sekali tak bertujuan melemahkan, melainkan justru memperkuat KPK," terang Bambang dalam keterangannya, Selasa (13/3). [ogi]