Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, Zamhari pada Senin (25/3) turun ke daerah Kabupaten Lebong, sekitar pukul 10.30 WIB.
- THLT Pemkab Dilarang Rangkap Jabatan
- Bisa Sangat Ekstrem
- Kenaikan Gaji Para THLT Ternyata Belum Rampung
Baca Juga
Kunjungan kerjanya di daerah untuk membahas strategi dan inovasi upaya akselerasi penurunan stunting.
Kunjungan kerja rombongan BKKBN Itu diterima langsung Asisten I Setda Lebong, Reko Haryanto didampingi Plt Kadis DP3AP2-KB Lebong, Nurzianawati dan Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP3AP2-KB Jusmani.
Kepala BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhari mengungkapkan, beberapa hal terkait program prioritas nasional (Pro-PN) yaitu stunting serta program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana).
"Kunjungan kita dalam rangka suvervisi ke Kabupaten Lebong. Tujuannya, agar percepatan penurunan stunting," kata Zamhari kepada awak media usai audiensi, Senin (25/3).
Dia juga mengajak pemerintah daerah melalui wakil bupati yang sekaligus sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lebong untuk memberdayakan peran Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di daerah itu.
"BAAS agar dapat dipahami menjadi sebuah gerakan gotong royong dari seluruh elemen bangsa. Yang terdiri dari orang perseorangan, organisasi profesi, tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha juga para pemangku kebijakan," tuturnya.
Sementara itu, Bupati Lebong, Kopli Ansori yang diwakilkan Asisten I Setda Lebong, Reko Haryanto menyampaikan, dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerjanya tersebut, mereka membahas pelaksanaan progam pencegahan stunting dan percepatan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) mewujudkan keluarga sehat dan mandiri.
"Kita sudah maksimalkan melalui program-program yang dilaksanakan DP3AP2-KB. Melalui program BAAS dan program lainnya. Tentu ini perlu keterlibatan lintas sektor," cetus Reko.
Merajut kerjasama lintas sektor itu, lanjutnya, itu merupakan langkah dalam mengimplementasikan perintah undang-undang. Dimana UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk melaksanakan program Bangga Kencana dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting memerlukan aksi bersama banyak pihak atau kolaborasi.
"Untuk intervensi kita semunya. Dari Diknas, Kesehatan dan BKKBN. Kita kolaborasi," jelas Reko.
Lebih jauh, pelaksanaan penurunan stunting ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran dan merumuskan perbaikan dalam rangka pencapaiaan kinerja penurunan stunting di tahun 2024 sebagaimana target prevalensi stunting 14 persen yang ditetapkan dalam Perpres 72 tahun 2021.
Hasil timbang bulan Agustus 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Lebong adalah 4,52 persen (EPPGM 2022). Sedangkan, hasil timbang Agustus 2023, kembali menurun yakni 2,93 persen (EPPGM 2023).
"Konsistensi penurunan ini adalah bukti betapa semua pihak telah bekerja secara bersama dan sama-sama bekerja dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebong," pungkasnya.
- Jelang Lebaran, Muncul 30 Titik Jalan Provinsi Dan 21 Titik Jalan Kabupaten Berlubang
- Bakti Religi, Polres Bersihkan Tempat Ibadah dan Serahkan Bantuan
- Usai Uji Petik, Target PAD Empat OPD Akan Direvisi
