Aliansi Petani Kelapa Sawit (APKS) Provinsi Bengkulu menggelar aksi protes di salah satu hotel di Kota Bengkulu, tempat pelaksanaan Penetapan Harga TBS Sawit, pada Selasa (18/7).
- Harta Rampasan Koruptor Diduga Diperjualbelikan KPK saat Dipimpin Abraham Samad
- Wujudkan Kepastian dan Perlindungan Hukum, Kanwil Kemenkumham Bengkulu Sosialisasi Layanan Fidusia
- Percepatan Investasi Bengkulu, Gubernur Rohidin Minta Bupati/Walikota Perkuat Sinergi Produk Unggulan
Baca Juga
Aksi minta Presiden Jokowi hadir ke Bengkulu dan menuntaskan permasalahan harga TBS sempat dilontarkan Ketua APKS, Edy Masyhuri. Hanya saja, berubahnya jadwal kunjungan Presiden membuat APKS harus menggelar aksi di tempat rapat penetapan harga.
"Awalnya kami mau aksi di Bandara, tempat turunnya presiden Jokowi. Namun karena berubah jadwal, jadi kami batalkan dan menggelar aksi di sini," kata dia.
Dalam aksi itu, APKS meminta pemerintah daerah memasukan cangkang sawit sebagai variabel pendapatan dalam perhitungan harga tandan buah segar (TBS). Hal ini agar harga TBS di tingkat petani dapat naik dari harga terendah Rp. 1.700-an/Kg.
Meski diakuinya saat ini harga minyak sawit mentah (cruide palm oil) global tengah anjlok, namun diharap dorongan variabel cangkang dapat menunjang harga TBS di daerah bisa di atas harga Rp2.000/Kg.
Bukan tanpa alasan cangkang harus dimasukkan dalam indeks penetapan harga, sebab dalam Permentan Nomor 1 Tahun 2018, apabila produksi turunan kelapa sawit digunakan, maka hasil penjualannya harus diserahkan ke petani. Apalagi saat ini cangkang sudah masuk dalam komoditas ekspor.
Karena itu Edy menyayangkan aktivitas ekspor komoditas cangkang sawit di daerah tidak berdampak pada harga pembelian TBS milik petani.
Padahal Edy melihat komoditas cangkang sangat menjanjikan di pasar ekspor. Banyak negara ASEAN melihat cangkang yang dihasilkan Bengkulu lebih unggul dari provinsi lain di Sumatera.
Tidak hanya itu, APKS juga menagih janji Gubernur dan Pemerintah Daerah untuk menindak pabrik yang tidak taat harga ketetapan TBS. Sebab sejauh ini masih banyak PKS yang tidak membeli TBS sesuai ketetapan.
Sementara itu, disebutkan Sub Koordinator Pengelolaan dan Pemasaran Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Yuhan Syahmeri, bahwa saat ini usulan penambahan cangkang dalam variabel penetapan harga TBS masih terus dikaji.
Namun pihaknya berharap, para manajemen PKS dapat menyetujui hal itu sehingga perusahaan pengekspor cangkang dapat menaikan harga TBS berdasarkan perhitungan 2 persen dari nilai ekspor.
"Jadi tidak semua PKS yang nantinya menambahkan indeks harga ini, hanya yang melakukan ekspor saja," singkatnya.
- Rahasia Warga Baduy Bisa Nol Kasus Covid-19
- 776 Pegawai Kemenkumham Bengkulu Ikut Penilaian Kompetensi dan Potensi SDM
- Tiga WNA Asal India Terjaring Operasi Intelijen Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bengkulu
