RMOLBengkulu. Upaya pemerintah mengantisipasi pandemik Covid-19 yang berimbas pada perekonomian nasional seperti dengan meluncurkan Kartu Prakerja dinilai belum menyelesaikan masalah.
- Dugaan Politik Uang Di Lamteng Pelapor Mengaku Diancam Ketua Panwas
- Melanggar HAM, Jokowi Harus Pecat Menteri Agama
- Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu Siapkan 44 Titik Penukaran Uang, Ini Lokasinya
Baca Juga
RMOLBengkulu. Upaya pemerintah mengantisipasi pandemik Covid-19 yang berimbas pada perekonomian nasional seperti dengan meluncurkan Kartu Prakerja dinilai belum menyelesaikan masalah.
Pasalnya, masih banyak pemborosan anggaran yang justru tidak efektif dan tepat sasaran.
Demikian disampaikan ekonom Indef, Bhima Yudhistira dalam acara diskusi virtual bertajuk 'Mencegah PHK Massal Menyelamatkan Ekonomi Nasional' melalui telekonferensi, Jumat (17/4).
"Kartu Prakerja tentunya kita harapkan harus diubah ya. Karena sekarang enggak butuh pelatihan online," kata Bhima Yudhistira.
Ia menjelaskan, pelatihan online yang merupakan persyaratan mendapatkan bantuan uang dari Kartu Prakerja dinilai tidak penting lagi dalam situasi pandemik seperti saat ini. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang diprediksi bisa menyentuh angka 1-2 persen.
Alih-alih bekerja pasca pelatihan, malah tidak bisa bekerja karena kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Artinya kalau kartu Prakerja masih dipaksakan dengan pelatihan model online tidak dapat menyelesaikan permasalahan daya beli. Juga tidak akan menyelesaikan masalah orang di-PHK," ujarnya.
Lebih lanjut, Bhima Yudhistira menyarankan agar pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak Covid-19 tanpa harus boros anggaran dengan birokrasi yang kompleks dan disinyalir tidak tepat sasaran.
"Mereka lebih membutuhkan bantuan langsung tunai atau cash transfer, bantuan sembako dibandingkan harus ikut pelatihan (Prakerja). Kondisi sekarang enggak efektif karena memang harus dirombak. Menurut saya ada waktu merombak menjadi BLT bagi orang yang di-PHK," tandasnya. dilansir RMOL.ID. [ogi]
- Pastikan Pelayanan Kesehatan dan Pangan WBP, Kakanwil Kemenkumham Bengkulu Sidak Ke Lapas Kelas IIA Bentiring
- Ada Penimbunan 19 Juta Dosis Vaksin Di Daerah, Presiden Minta Pemda Percepat Penyuntikkan
- Polri Buka Hotline Pengaduan Pinjol, Catat Nomornya