Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Achmad Brahmantyo Machmud melakukan pemantauan terhadap efektivitas sistem manajemen kas di lembaga pemasyarakatan (Rutan) Kelas IIB Manna. Kegiatan itu dilakukan kemarin (Selasa, 2/4).
- Kemenkumham Bengkulu Lakukan Penilaian 40 Kades dan Lurah Peserta Paralegal Justice Award 2024
- Hari Pertama Dinas, Kadiv Administrasi Beri Arahan Kepada 9 CPNS Penjaga Tahanan
- Pemasyarakatan Pasti Berdampak: Kakanwil Kemenkumham Bengkulu Pimpin Upacara Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-60
Baca Juga
Hasil evaluasi menyoroti beberapa kendala yang menghambat penerapan mekanisme non-tunai melalui Cash Management System (CMS), serta penggunaan Layanan Sistem (LS) pihak ketiga dan Kartu Kredit Pemerintah di fasilitas tersebut.
Salah satu kendala yang mencolok adalah kurangnya pemahaman tentang Cash Management System (CMS) dari pihak KCP BNI Manna Bengkulu Selatan. Kegagalan dalam memahami sistem ini telah menimbulkan kesulitan dalam penerapan prosedur non-tunai di Rutan.
Selain itu, masalah lain yang dihadapi adalah minimnya fasilitas untuk pembayaran kartu kredit di daerah setempat. Toko-toko penyedia barang dan jasa yang berada di wilayah Manna Bengkulu Selatan tidak dilengkapi dengan mesin pembayaran kartu kredit, sehingga menghambat proses pembayaran yang efisien.
Tak hanya itu, keberadaan penyedia rekanan Rutan Kelas IIB Manna yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak terdaftar dalam e-katalog juga menjadi perhatian. Kehadiran mereka yang tidak terdaftar dalam sistem ini menimbulkan keraguan akan transparansi dan legalitas transaksi yang dilakukan.
Menghadapi tantangan itu, Kepala Divisi Administrasi telah memastikan bahwa solusi yang tepat akan segera diimplementasikan. Langkah-langkah strategis sedang dipertimbangkan untuk meningkatkan pemahaman tentang Cash Management System (CMS) di antara para pihak terkait.
Selain itu, kolaborasi dengan institusi keuangan setempat juga menjadi fokus, untuk memastikan ketersediaan fasilitas pembayaran non-tunai yang memadai di wilayah tersebut.
Upaya akan dilakukan juga untuk memastikan bahwa semua penyedia rekanan Rutan memiliki NPWP dan terdaftar dalam e-katalog, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.
- Kemenkumham Bengkulu Lakukan Penilaian 40 Kades dan Lurah Peserta Paralegal Justice Award 2024
- Hari Pertama Dinas, Kadiv Administrasi Beri Arahan Kepada 9 CPNS Penjaga Tahanan
- Pemasyarakatan Pasti Berdampak: Kakanwil Kemenkumham Bengkulu Pimpin Upacara Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-60
