Sebanyak 6 Balai maupun Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibawah naungan Dinas Pertanian dan Perikanan (Disperkan) Kabupaten Lebong, nyatanya belum berjalan optimal.
- FPTI Benteng Gelar Muskab, Edi Sofwan Terpilih Aklamasi
- 94 Calon Jemaah Haji Kabupaten Lebong Mulai Lakukan Rekam Biometrik
- Dinas PUPR-P Lebong Catat Ada 84 Usulan Masyarakat di Musrenbang RKPD 2024
Baca Juga
Buktinya, hingga saat ini baru Balai Benih dan Palawija di Desa Sukabumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bidang pertanian.
Sisanya lima Balai dan UPTD lainnya belum jelas. Bahkan, belum sama sekali menyetor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kelima Balai dan UPTD itu, yakni UPTD Holtikultura di Kelurahan Rimbo Pengadang, UPTD Perberasan di Desa Pelabuhan Talang Liak Kecamatan Bingin Kuning.
Selanjutnya, balai Keswan (Kesehatan Hewan) di Desa Ladang Palembang Kecamatan Lebong Utara, BBI Perikanan di Desa Nangai Tayau Kecamatan Amen, dan BBI Pembibitan Ternak di Desa Ladang Palembang Kecamatan Lebong Utara.
"PAD bidang pertanian baru tahun ini kita setor. Yang menghasilkan PAD itu baru Benih dan Palawija di Desa Sukabumi," ujar Plt Kadis Pertanian dan Perikanan Lebong, Hedi Parindo usai hearing dengan Komisi III DPRD Lebong, Senin (29/8).
Dia enggan menjelaskan kemana saja PAD di enam UPTD dan Balai tersebut tahun-tahun sebelumnya. Sebab, dirinya baru menjabat bulan Oktober 2021 lalu.
Namun, dia memastikan PAD yang berhasil dipungut dari Balai Benih dan Palawija di Desa Sukabumi sebesar Rp 24 juta dari target Rp 70 juta setahun.
"Kita hanya BBI saja yang tinggi. Sekian tahun terbengkalai baru tahun ini dibuka," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Lebong, Rama Candra berharap, dengan anggaran mencapai Rp 25 miliar per tahun itu, sektor pertanian diharapkan dapat menghasilkan PAD.
"PAD sangat kecil. Khususnya BBI di Desa Sukabumi. Itu ada PADnya, tapi belum setimpal dengan potensi PAD," ungkapnya.
Dia menyatakan, khusus seluruh UPTD dan Balai yang tersebar di beberapa kecamatan diharapkan kedepan berfungsi dan sistem pengelolaannya harus jelas. Sehingga menghasilkan PAD.
"Nanti kedepan, khususnya di sektor pertanian. Seluruh UPTD dan Balai akan kita evaluasi. Kalau ada potensi kita optimalkan," pungkasnya.
- 863 Pelaku Usaha Penerima Bantuan Sebesar Rp 1,2 Juta Akan Dievaluasi
- Peringatan Hari Kartini, DP3AP2-KB Gertak Di 12 Kecamatan
- FPTI Benteng Gelar Muskab, Edi Sofwan Terpilih Aklamasi
