Ketua beserta perwakilan LSM Gerakan Masyarakat Pengawas Birokrasi (GEMAWASBI) dan Ormas Save Bengkulu, melaksanakan rapat dengar pendapat alias hearing bersama anggota DPRD di ruang rapat komisi, Senin (19/9) kemarin.
- Jadi Saksi Calon Gubernur, Salah Satu Komisioner KPID Sumsel Dipertanyakan Netralitasnya
- 14 Juni Sidang Isbat
- Kalau Pemerintah Cerdas, Mestinya Tunjangan PNS Buat Nyicil Utang
Baca Juga
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto mengatakan, kedatangan GEMAWASBI menyampaikan aspirasi. Bahkan, aspirasi yang disampaikan cukup membangun.
“Pada dasarnya sikap mereka ini netral, dari pada kebijakan pemerintah. Mengingat beban berat subsidi yang ditanggung pemerintah 50 persen menolak kenaikan BBM,” ujar Suharto Senin (19/09) siang usai menerima perwakilan GEMAWASBI.
Dia juga menuturkan, walaupun saat ini subsidi BBM dialihkan ke bantuan sosial BLT BBM, nyatanya masih banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dipilih tidak sesuai dan tidak tepat sasaran.
“Mereka menyentil, rupanya masih ada penerimaan bantuan BLT BBM yang menyandang status ASN,” sambungnya.
Kendati demikian pihak DPRD Provinsi Bengkulu akan terus menggali informasi terkait bantuan BBM tersebut. DPRD Provinsi Bengkulu juga menerima poin tuntutan yang diberikan oleh pihak GEMAWASBI untuk ditelaah.
Suharto juga memberikan apresiasi karena aksi demo kali ini berjalan lancar dan damai.
“Nanti dengan adanya Peraturan Pemerintah yang saat ini sedang di godok, Insyaallah saat aturan pemerinth pusat turun akan sama-sama kita awasi. Kita tindak supaya penerimaan bantuan dapat tepat sasaran dan ini menjadi penyeimbang,” demikian Suharto.
- Mengatasnamakan Ibu Gubernur, PNS & THL Disperindag Provinsi Bengkulu Ngaku Dizolimi Atasan
- Wisuda 605 Taruna Poltekip/Poltekim Angkatan XXII, Ini Pesan Menkumham
- Sabet 2 Penghargaan, Bukti Nyata Kemenkumham Bengkulu Tingkatkan Pelayanan Publik Berbasis HAM
