RMOLBengkulu. Meskipun Pemilu 2019 akan digelar Rabu (17/4) besok, namun kebijakan KPU selaku penyelenggara pesta demokrasi itu, belum sesuai harapan masyarakat.
- Hadir Di Rembuk Nasional Aktivis 98 Dibayar Rp 100 Ribu
- Desak Pengungkapan Penembakan Rahiman Dani, IMM Bengkulu Berikan Surat Izin Demo Setahun
- "RUU Kesehatan Omnibus Law Mencetak Naker Rawan Mencelakakan Masyarakat"
Baca Juga
RMOLBengkulu. Meskipun Pemilu 2019 akan digelar Rabu (17/4) besok, namun kebijakan KPU selaku penyelenggara pesta demokrasi itu, belum sesuai harapan masyarakat.
Sebab, masih terdapat warga yang akan menyalurkan hak suaranya menjadi tambah bingung. Itupun, karena Tempat Pemungutan Suara (TPS) diduga telah diacak oleh KPU. Sehingga dalam satu keluarga yang mempunyai hak pilih, TPS nya berbeda beda.
Padahal pada Pilpres dan Pileg tahun 2014 lalu bahkan pada Pilkada serentak lalu, satu keluarga tersebut TPS nya sama. Kebingungan itu dialami mayoritas masyarakat Muara Enim, yang akan menyalurkan hak suaranya pada Pemilu serentak tersebut.
"Pada Pilkada lalu saya dan istri saya mencoblos di TPS kompek SDN 12 dan SDN 7 Kelurahan Pasar 1 Muara Enim. Tapi pada Pilpres ini, saya mencoblos di TPS komplek SDN 12 sedangkan istri saya mencoblos di daerah Pelawaran, Kelurahan Pasar I,†jelas H Zainal dan Aris Musnandar, warga Pelitasari, Senin (15/4).
Selain bingung masalah TPS pencoblosan yang diacak, pemilih juga mempermasalahkan formulir C6 (undangan pencoblosan) yang masih banyak belum diterima oleh pemilih.
"Aku sudah dapat formulir C6, sedangkan istriku dan anaku belum jugo dapat fromulir C 6. Memang benar bisa menggunakan KTP el, tetapi kalau tidak ada formulir C-6, maka pemilih yang menggunakan identitas KTP el baru diperbolehkan mencoblos pada pukul 12.00-13.00 WIB,†jelas Andi, salah seorang warga Ujanmas dilansir RMOLSumsel.
Sementara itu Ketua KPUD Muara Enim, Ahyaudin, yang berhasil dikonfirmasi mengatakan adanya perbedaan pebedaan TPS dalam satu keluarga tersebut akibat adanya pemecehan TPS.
"Pada Pemilu sebelumnya, satu TPS maksimal 500 suara, namun pada Pilpres dan Pileg kali ini TPS tersebut dipecah, setiap TPS maksimal 300 suara,†jelasnya, Senin (15/4).
Inilah, lanjutnya, membuat satu keluarga tersebut tidak sama lagi TPS nya. Pemecahan TPS tersebut dilakukan oleh PPS dan PPK. Kemudian data pemilihan pemecahan TPS tersebut, disampaikan PPS dan PPK kepada KPUD.
"Berdasarkan data pemecahan yang disampaikan PPS dan PPK itulah kita masukan kedalam Sistim Informasi Data Pemilih (Sidalih),†jelasnya.
Dia mengaku, telah mengimbau pada PPS dan PPK agar penyusunan pemecahan daptar pemilih TPS tersebut dipilah pilah berdasarkan kelompok keluarga.
"Namun kuat dugaan, petugas PPS dan PPK melakukan pemecahan data pemlih TPS tersebut secara gelobal berdasarkan abjad nomor urut yang ada pada DPT. Inilah kemungkinan besar membuat dalam satu keluarga TPS nya jadi berbeda,†jelasnya.
Disisi lain, lanjutnya, jika masyarakat mau komplen pada saat dilakukannya sosialisasi tersebut. Namun pada kenyataannya tidak ada yang komplen.
Setelah memasuki H-2 dan H-1 pemungutan suara baru pada heboh. Termasuk yang mau pindah tempat memilih, baru menjelang pelaksanaan Pemilu pada rame.
Sedangkan pemilih yang tidak terdaftar di DPT, bisa menggunakan hak suaranya menggunakan identitas KTP el, tetapi bisa mencoblos mulai pukul 12.00-13.00 WIB sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan KPU.
"Kenapa pemilih yang tidak terdaftar di DPT memilih menggunakan identitas KTP el, baru diperbolehkan mulai pukul 12.00, agar tidak muncul persoalan di lapangan,†pungkasnya. [tmc]
- Tidak Ada Jaminan Covid-19 Lenyap, Meski Omicron Varian Terakhir
- Ujang Komarudin: Mendes Layak Diganti, Jokowi Jangan Kompromi Dengan Jual Beli Jabatan
- Bengkulu Ditetapkan PPKM Level 3, Ini Respon Gubernur
