RMOLBengkulu. Ratusan buruh dari sejumlah organisasi melakukan unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
- Ingat! Bercanda Soal Bom Bisa Penjara Delapan Tahun
- Dewan Pers Apresiasi Road Map Pembinaan Anggota JMSI
- PENAS Petani Nelayan XVI Tahun 2023, Provinsi Bengkulu Bidik Terbaik Nasional
Baca Juga
RMOLBengkulu. Ratusan buruh dari sejumlah organisasi melakukan unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Mereka menolak ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20-25 persen sekaligus menagih janji Presiden Joko Widoso.
"Dulu Presiden Jokowi menyampaikan janji-janji. Tapi sampai saat ini belum terpenuhi," kata Presiden Serikat Karyawan Jalan tol Lingkar luar Jakarta (JLJ) Mirah Sumirat dari atas mobil komando di depan Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (12/7).
Mirah menilai janji masa kampanye Jokowi saat capres 2014 lalu tidak terbukti. Bahkan menurutnya, rakyat dan buruh belum mendapatkan haknya secara merata.
"Jangan mau diiming-imingi sembako, uang Rp 50 ribu, janji-janji. Kami ingin calon pemimpin yang memakai akal sehat," ujarnya dengan suara lantang.
Dia pun meminta masyarakat agar lebih jeli dalam mencari calon pemimpinnya dan bisa memberikan kesejahteraan rakyatnya.
Khususnya, tokoh yang maju dalam pencalonan presiden 2019 nanti dapat menghasilkan pemimpin cerdas yang bisa dipilih langsung rakyat.
"Tentu, rakyat ini banyak calon presiden, rakyat bisa memilih mana yang sesuai hati nuraninya," tutup Mirah Sumirat.
Dalam aksi tersebut, hadir juga beberapa organisasi lainnya. Yaitu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Garda Nasional, dan Gerakan Mencari Presiden Cerdas. dikutip Kantor Berita Politik RMOL. [ogi]
- Posko Perbatasan Bakal Dilanjutkan, Satu ASN Wajib Bina 10 KK
- Tahun Baru Islam Tetap 1 Muharram, Liburnya Digeser 11 Agustus
- Gibran Bantah Data Luhut Soal Kematian Akibat Covid-19 Di Solo
