RMOLBengkulu.Perbedaan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Kadiv Humas Polri Brigjen Muhammad Iqbal soal status keamanan di Kabupaten Nduga, Papua merupakan tanda dari lemahnya kepemimpinan.
- 57 Pimti Pratama Kemenkumham RI Dilantik, Yasonna Laoly: Bekerja Bersama Adalah Keberhasilan
- Wapres Maruf Amin Minta Polri Ungkap Motif Penembakan Kantor MUI
- OJK Keluarkan Surat, Bank Bengkulu Terancam Menjadi BPR
Baca Juga
RMOLBengkulu. Perbedaan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Kadiv Humas Polri Brigjen Muhammad Iqbal soal status keamanan di Kabupaten Nduga, Papua merupakan tanda dari lemahnya kepemimpinan.
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Syafti Hidayat mengatakan, kepemimpinan yang seperti itu harus segera diganti. Perbedaan informasi yang disajikan kepada publik sebagai bukti lemahnya koordinasi antar lembaga negara.
"Akhirnya mengeluarkan pernyataan yang saling bertentangan. Hal ini menunjukkan rezim yang lemah dan tanda tak mampu," katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/12).
Jokowi sebelumnya pernah menyebut Nduga sebagai salah satu zona merah. Hal itu bertolak belakang dengan pernyataan Iqbal yang menyatakan bahwa lokasi penembakan 31 pekerja proyek Trans Papua itu termasuk dalam wilayah yang aman.
Ditekankan Uchok, sapaan Syafti, pemimpin yang tidak mampu mengkoordinasikan lembaga tentu bakal menimbulkan banyak masalah.
"Rezim gagal harus secepatnya diganti. Kalau tidak, masalah demi masalah akan datang silih berganti tanpa henti," tegasnya. dikutip Kantor Berita Politik RMOL. [ogi]
- Kawal PPKM Darurat, Polri Gelar Operasi Aman Nusa II Lanjutan
- Ini 6 Foto Terbaik Pemenang Lomba Foto HUT RMOLBengkulu
- Fraksi Demokrat Ajukan Hak Angket Soal Polisi Aktif Dilantik Pjs Gubernur
