Amerika Sudah Tidak Bisa Klaim Sebagai Juru Damai

RMOL. merika Serikat sudah kehilangan kredibilitas sebagai "honest broker" antara Israel dan Palestina setelah Presiden AS Donald Trump mengakui secara sepihak Yerusalem sebagai ibukota Israel.


RMOL. merika Serikat sudah kehilangan kredibilitas sebagai "honest broker" antara Israel dan Palestina setelah Presiden AS Donald Trump mengakui secara sepihak Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengatakan Trump sudah merusak seluruh upaya negosiasi perdamaian yang dikerjakan oleh presiden-presiden AS sebelumnya melalui pertemuan-pertemuan trilateral seperti Camp David.

"Kini AS sudah tidak bisa lagi mengklaim dirinya sebagai juru damai yang imparsial," ujar politisi muda PDIP ini dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/12/2017).

Menurut Charles, banyak pihak yang hari ini kesulitan untuk memahami apa yang dipikirkan oleh Trump ketika menyampaikan kebijakan tersebut. Tetapi faktanya memang tidak mudah untuk bisa mengerti isi kepala orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Analisa termudah adalah bahwa kebijakan tersebut diambil Trump untuk menyenangkan basis pemilih dan donatur besarnya pada pemilu lalu yang sangat pro-Israel.

"Karena AS sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk menjadi mediator imparsial, maka harapan berikutnya hanya tersisa melalui forum PBB," sebut Charles, seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL.

Sidang Umum PBB sudah pernah menerbitkan Resolusi 181 tahun 1947 yang memendatkan berdirinya sebuah negara Arab dan sebuah negara Yahudi yang berdaulat di tanah Palestina yang dahulu dikuasai Inggris. Dewan Keamanan PBB juga pernah mengeluarkan resolusi 242 tahun 1967 yang memerintahkan Israel untuk mengembalikan wilayah yang diambilnya melalui perang.

"Sampai saat ini kedua resolusi tersebut masih belum direalisasikan," jelas Charles.

Melalui forum PBB, lanjut Charles, Indonesia dapat menjadi inisiator agar Sidang Umum PBB bisa mengeluarkan resolusi yang memberikan penekanan pada resolusi-resolusi sebelumnya dan menolak pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel.

"Resolusi Sidang Umum PBB tidak bisa diveto negara manapun," tegasnya.

Terakhir, Charles mengapresiasi langkah yang dilakukan Menteri Luar Negari RI Retno Marsudi yang saat ini aktif melakukan komunikasi kepada negara-negara lainnya agar tidak ada negara lagi yang mengikuti jejak AS memberikan pengakuan atas Yerusalem sebagai ibukota Israel.

"Hal ini menjadi penting karena tanpa pengakuan komunitas internasional maka klaim Israel atas Yerusalem tidak akan berarti apa-apa," pungkasnya. [nat]