Sebanyak empat kepala sekolah (Kepsek) penggerak di Provinsi Bengkulu yang dimutasi Gubernur Provinsi Bengkulu, Rohidin Mersyah pada Jum'at (28/7) lalu dikabarkan akan dikembalikan ke tempat semula.
- Sawit Murah, Petani Diminta Tetap Tenang
- Promo Istimewa Menginap Di Jaringan Hotel Santika Selama Ramadhan
- Bulog Jual Ayam Dan Daging Beku Murah
Baca Juga
Hal itu disampaikan Kepala UPT Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Bengkulu Kemendikbud Ristek, Hendra Apriawan saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (6/8).
Rencana pemulihan kembali itu disampaikan langsung Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Saidirman kepada dirinya secara lisan tadi malam, Sabtu (5/8).
Menurutnya, saat ini masih menunggu kepulangan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah dari kunjungan kerja di Jakarta.
"Tadi malam (terakhir komunikasi dengan Kadis Dikbud Provinsi Bengkulu). Kabarnya menunggu pak Gub (Rohidin Mersyah, res) pulang dari Jakarta," kata Hendra Apriawan kepada RMOLBengkulu, Minggu (6/8).
Lanjut Hendra menjelaskan, ada empat Kepsek Penggerak yang dimutasi Pemprov Bengkulu melanggar Permendikbud nomor: 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak.
Informasi yang diperoleh, empat kepsek itu digeser berdasarkan keputusan nomor: R/400.14.1.1/9/Dikbud/2023 yang menggeser Kepsek yang masuk dalam sekolah penggerak.
Keempat kepsek itu tersebar di Kabupaten Lebong, Mukomuko, dan Kabupaten Bengkulu Selatan.
"Wah banyak mas, yang ngak sesuai Permendikbud sebanyak 4 orang tersebar di Lebong Mukomuko, dan Kabupaten Bengkulu Selatan," ungkapnya.
Lebih jauh, kata Hendra, sebagai perpanjangan tangan Kemendikbud Ristek di Provinsi Bengkulu, ia berharap seluruh Kepsek Penggerak yang dimutasi itu dipulihkan kembali.
Sebab, jika tidak dijalankan maka Provinsi Bengkulu akan dirugikan. Terutama dihilangkan dari status sekolah penggerak Kemendikbud Ristek RI.
Tak hanya itu, ditunjuknya sekolah itu sebagai sekolah penggerak di Provinsi Bengkulu usai kepala sekolah beserta guru-gurunya mengikuti proses seleksi yang panjang.
"Ya kalau ngak ditinjau ulang maka sekolah itu batal jadi sekolah penggerak. Rentetannya panjang mas," jelasnya.
Dia berharap, SK mutasi ini dapat ditinjau kembali atau dicabut. Agar dunia pendidikan di Provinsi Bengkulu tidak berimbas. "Doain aja (segera dipulihkan). Kita lagi berusaha," demikian Hendra.
Kepala UPT Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Bengkulu Kemendikbud Ristek, Hendra Apriawan
Terpisah, hingga berita ini ditayangkan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Saidirman saat dimintai keterangan ini enggan merespon pertanyaan wartawan. Bahkan, Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, M Syahjudin Burhan saat dihubungi melalui pesan elektronik, pesan wartawan hanya dibaca.
Sementara itu, sebelumnya Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah menanggapi adanya polemik mutasi Kepala sekolah (Kepsek) yang ikut dalam Program Sekolah Penggerak di sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu.
Menurut orang nomor 1 di Provinsi Bengkulu ini, jika ada kesalahan dalam pergeseran Kepsek di daerah maka dirinya mengaku bisa diperbaiki.
"Kalau ada kesalahan kita perbaiki," kata Politisi Golkar ini kepada wartawan melalui pesan singkat, Selasa (1/8) malam.
Menurutnya, mutasi yang besar-besaran yang digelar Jum'at (28/7) lalu mutlak demi mewujudkan Good governance di lingkungan Pemprov Bengkulu. Namun demikian, kesalahan itu bisa diperbaiki.
"Kita perbaiki karena semua yang kita lakukan ini tujuan cuman satu untuk kemajuan Bengkulu," demikian Rohidin.
- BEM FH UNIB Dapat Dukungan, Dekan Dan Rektor Dikecam
- Pelajar SMAN 2 Kota Bengkulu Simulasi Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Bulog Jual Ayam Dan Daging Beku Murah
