Persoalan judi online yang banyak menjerat masyarakat menjadi keprihatinan pemerintah. Untuk menyelesaikan persoalan ini, pemerintah berencana akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan judi online.
- Rakor Evaluasi Kinerja & Refleksi Akhir Tahun 2023, Santosa: 2024, Kemenkumham Bengkulu Harus Meraih Predikat WBK
- Ini Kunci Sukses Kemenkumham Bengkulu Membangun ZI Menuju WBK & WBBM
- 9 CPNS Penjaga Tahanan Jalani Orientasi di Kanwil Kemenkumham Bengkulu
Baca Juga
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi menyebut, instruksi ini disampaikan Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta hari ini.
"Dalam satu minggu ini akan diputuskan langkah-langkah pembentukan task force terpadu dalam upaya pemberantasan judi online. Ini lebih ke Kementerian/Lembaga nanti, semuanya. Holistik," kata Budi, Kamis (18/4).
Satgas ini akan beranggotakan menteri atau pejabat di Kominfo, Kemenkeu, Kemenkopolhukam, Kemlu, OJK, Polri, dan Kejaksaan.
Di sisi lain, Kominfo mengaku selama ini telah melakukan menurunkan konten judi online di internet atau media sosial. Namun, upaya itu belum cukup untuk memberantas praktik tersebut.
"Kan tugas kami take down doang, duitnya dari mana? OJK bisa blokir tuh rekening. Tapi membuka atau membekukan rekening kan enggak bisa, mesti aparat penegak hukum. Mesti kerjanya holistik, komprehensif," tutup Budi.
- Panwascam Dan PPK Diduga Ikut Bagikan Dana Politik Uang
- Aktivis Dulu Dan Sekarang, Ibarat Bumi Langit
- Gubernur Intruksikan 132 Pejabat Yang Dimutasi Aktif Di Sosmed