Gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak bakal digear November 2024 mendatang. Namun, sejumlah kandidat mulai bermunculan pada proses pendaftaran yang telah dibuka partai politik (parpol).
- PKS: Baik Kemenag Maupun MUI Sebaiknya Tidak Rilis Nama Mubalig
- Rapat Pleno Terbuka KPU Kaur Sebut Ada 409 TPS
- Golkar: Azis Syamsuddin Mengundurkan Diri Dari Jabatannya Sebagai Wakil Ketua DPR RI
Baca Juga
Kandidat yang muncul tak hanya berasal dari kalangan politisi. Banyak juga sejumlah Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang saat ini sedang menjabat.
Pengamat Politik, Bagindo Togar mengatakan, kemunculan Pj Kepala Daerah di kontestasi Pilkada Serentak bukanlah suatu hal yang aneh. Sebab, saat ini mereka sedang memegang kendali atas pemerintahan yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan popularitas ataupun elektabilitas.
"Wajah mereka banyak tampil dalam alat peraga publikasi yang menyebar di lokasi strategis di wilayahnya masing-masing," kata Bagindo saat dibincangi, Minggu (28/4).
Mereka juga memiliki keleluasaan untuk melakukan komunikasi dengan sejumlah tokoh di daerah pemilihan yang punya pengaruh besar terhadap pemilih. Pj Kepala Daerah juga tak perlu sungkan untuk blusukan dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat karena perannya sebagai pemimpin daerah.
"Sosok mereka ibarat pemimpin incumbent yang akan maju kembali pada gelaran Pilkada," ucapnya.
Sehingga, bukan tidak mungkin sosok Pj Kepala Daerah ini dapat diusung oleh partai politik di Pilkada Serentak mendatang. Bagindo menjelaskan, sejarah juga mencatat keberhasilan sejumlah Pj Kepala Daerah di Sumsel yang berhasil menjadi kepala daerah definitif.
Seperti Pjs Wali Kota Pagar Alam, Djazuli Kuris yang berhasil menjadi Wali Kota Pagar Alam dua periode. Lalu, Pj Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, Heri Amalindo yang juga menjabat sebagai Bupati PALI dua periode.
"Peluang mereka terbuka lebar untuk jadi kepala daerah definitif. Pilkada ini tentu jadi momen mereka untuk meningkatkan karir dari ASN menjadi kepala daerah," ungkapnya.
Namun, yang perlu jadi catatan, mereka yang berhasil menjadi Kepala Daerah Definitif memiliki waktu yang cukup lama dalam menjabat. "Kedua Pj kepala daerah itu punya waktu sekitar dua tahun menjabat. Sehingga waktu sosialisasi, komunikasi politik dan pendekatan ke masyarakat juga cukup panjang," terangnya.
Sehingga, waktu singkat yang dimiliki Pj Kepala Daerah saat ini harus dimanfaatkan dengan baik. "Mereka harus menunjukkan kinerja baik agar nantinya masuk dalam radar kandidat yang akan diusung," ucapnya.
Selain itu, Pj Kepala Daerah juga harus mempertimbangkan dengan baik langkah politik yang akan diambil. Apalagi, rata-rata dari mereka memiliki usia yang jauh dari masa pensiun.
"Ketika memutuskan maju, mereka wajib berhenti dari ASN. Syukur kalau mereka jadi. Tapi kalau kalah, karir mereka sebagai ASN juga kandas. Ini harus dipikirkan dengan matang tentunya," ucapnya.
Menurut Bagindo, saat ini sudah banyak nama Pj Kepala Daerah yang berpotensi maju dalam kontestasi Pilkada Serentak. "Hampir seluruh Pj kabupaten dan kota di provinsi Sumsel ini berambisi untuk lolos jadi calon bupati maupun walikota. Contoh Pj Bupati OKU, Pj Bupati Muara Enim, Pj Bupati Banyuasin, Pj Bupati Muba, Pj Walikota Palembang, Pj Walikota Lubuklinggau, dan lainnya," pungkasnya.
- Tanpa Target Terukur, PPKM Sebatas Alat Meredam Gejolak Masyarakat
- Perindo Dan PSI Jadi Pendatang Baru Paling Diminati
- Kepri, Bengkulu, Sulteng, Sultra Dan Papua Barat Kini Juga Terapkkan PPKM Mikro
