Permasalahan listrik dan pertambangan di Provinsi Bengkulu menjadi perhatian khusus oleh Komisi VII, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), saat melakukan kunjungan di Bengkulu, Senin (1/08/2016).
- Kepala BPKH Pastikan Dana Haji Aman
- Sahkan UU Ciptaker, Ini Kata BEM UI
- Ditjen Imigrasi Capai PNBP Terbesar Sepanjang Sejarah, Santosa: Sinergikan Layanan & Pengawasan Keimigrasian
Baca Juga
Permasalahan listrik dan pertambangan di Provinsi Bengkulu menjadi perhatian khusus oleh Komisi VII, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), saat melakukan kunjungan di Bengkulu, Senin (1/08/2016).
Dikatakan Wakil Ketua Komisi VII, Mulyadi, kebutuhan listrik di Bengkulu masih ini masih menjadi masalah. Terutama sistem kelistrikan di Bengkulu sekarang masih isolitit dan belum terkoneksi dengan provinsi lain diluar Bengkulu, seperti Provinsi Sumatera Barat, dan Lampung. Menurutnya, program kelistrikan sudah direncanakan dan dicanangkan oleh PT. PLN Persero Area Bengkulu, namun hingga saat ini program tersebut belum terealisasi dengan baik, karena terkendala pembebasan lahan yang hingga saat ini tidak kunjung menemukan titik temu.
Lanjutnya, Provinsi Bengkulu saat ini masih sangat membutuhkan pasokan listrik yang memadai untuk masyarakat. Mengingat, meski elektrifikasi sudah mencapai 80 persen, namun jika rencana PLN membangun transmisi baru tidak terwujud, pemadaman listrik masih akan terus berlanjut.
"Ada hal-hal yang menghambat permasalahan listrik di Bengkulu ini, seperti tidak adanya titik temu terkait pembebasan lahan. Sebaiknya permasalahan ini dapat segera diselesaikan dengan cara baik hingga ditemukan solusi, bila perlu pemerintah melibatkan pihak-pihak terkait untuk membantu mengkoordinasikannya. Selain itu, listrik Bengkulu ini masih isolitit dan belum terkoneksi," kata Mulyadi.
Sementara itu, terkait tambang pihaknya masih melakukan koordinasi dan pemanggilan pihak tambang, hal ini mengingat banyaknya keluhan masyarakat rusaknya jalan publik yang disebabkan kendaraan pengangkut batu bara yang melalui jalur darat, dari wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan kabupaten lainnya menuju Pelabuhan Pulau Baii.
"Dikahwatirkan kerusakan jalan akan terus bertambah, maka dari itu kami akan melakukan pemanggilan dan meminta pihak perusahaan tambang agar dapat membuat pelabuhan laut mengangkut batu bara," jelasnya. [Y21]
- Angka Positf Covid-19 Provinsi Bengkulu Mulai Melandai
- Wisuda 605 Taruna Poltekip/Poltekim Angkatan XXII, Ini Pesan Menkumham
- Hari Bhakti Imigrasi Ke-74, Kanwil Kemenkumham Bengkulu Untuk Kemanusiaan
