RMOLBengkulu. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRP) Kabupaten Lebong menggandeng Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari Lebong) dalam melaksanakan lima proyek di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.
- Tolak Pemindahan Tiang Listrik, ASN Diduga Pukul Petani Pakai Batu
- 8 Bulan Di Lapas Argamakmur Napiter 3 Kali Terima Kiriman
- Masyarakat Soroti Proyek DD Tanpa Plang Nama Di Kecamatan Kaur Utara
Baca Juga
RMOLBengkulu. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRP) Kabupaten Lebong menggandeng Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari Lebong) dalam melaksanakan lima proyek di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.
Lima kegiatan tersebut bersumber dari APBD Lebong Tahun Anggaran (TA) 2018. Diantaranya, Revitalisasi Jalan Pasar Terminal senilai Rp 1,9 miliar, Pembangunan Pasar Tradisional Modern (PTM) senilai Rp 16,8 miliar, Pembangunan Jembatan Air Amen Desa Daneu senilai Rp 1,8 miliar, Peningkatan Kapasitas Jalan Karang Dapo - Tes senilai Rp 4,9 miliar, serta Pembangunan Beronjong di Desa Talang Ulu.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lebong, Endang Sudarma melalui Kasi Intel, Elvin A Chandra, mengaku, permohonan pengawalan dan pengamanan (Walpam) terhadap lima kegiatan tersebut baru saja diterima tim TP4D usai pihak Dinas PUPRP melakukan ekspose.
"Mereka (Dinas PUPRP) sudah memaparkan didepan tim TP4D untuk pedampingan. Sejauh ini sudah kita setujui dan diterbitkan sprint tim TP4D," kata Elvin, kepada RMOLBengkulu, kemarin (12/9).
Sedianya, kata Elvin, akhir - akhir ini banyak OPD melayangkan permohonan Walpam ke tim TP4D Lebong. Hanya saja, karena keterbatasan waktu dan Sumber Daya Manusia (SDM) maka niat beberapa OPD tersebut terpaksa ditunda terlebih dahulu.
"Jumlahnya ada belasan. Sisanya, masih kita telaah dulu. Karena, keputusan tetap di tangan pak kajari selaku pengarah dan pengendali tim TP4D," tambah Elvin.
Dia juga menjelaskan, tim ini juga nantinya akan memberikan penerangan hukum. Mulai dari perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.
"Kita juga meminta mohon kerjasama dan dukungan masyarakat Lebong. Sehingga, pembangunan di Lebong dapat berjalan dengan baik. Yang jelas, tim ini bukan tameng kegiatan," demikian Elvin. [ogi]
- Ini Penjelasan Kades Perugaian Soal Proyek DD
- Sambut Lebaran, Dua Pertiga Kekuatan Polres Lebong Dikerahkan
- Bengkulu No 3 Pengangguran Terendah Nasional
