Komisi Pemilihan Umum diminta memperbaiki sistem pengecekan administrasi partai politik peserta Pemilu 2019. Setelah Badan Pengawas Pemilu mengabulkan gugatan Partai Bulan Bintang (PBB) perihal ajudikasi sengketa pelaksanaan pemilu.
- JK: AS Keluar Dari Afghanistan Karena Trauma Dengan Kekalahan Di Vietnam
- Sah... Raperda Magrib Mengaji Dicabut Dari Propemperda 2018
- LIPI: Pemilu Masih Lahirkan Penguasa Bukan Pemimpin
Baca Juga
Komisi Pemilihan Umum diminta memperbaiki sistem pengecekan administrasi partai politik peserta Pemilu 2019. Setelah Badan Pengawas Pemilu mengabulkan gugatan Partai Bulan Bintang (PBB) perihal ajudikasi sengketa pelaksanaan pemilu.
"KPU jangan main-main soal verifikasi dan administrasi, itu bisa merusak sistem ketatanegaraan," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (5/3). dikuip Kantor Berita Pemilu KBPRI.
Menurutnya, apabila KPU tidak cermat dalam menyeleksi calon peserta pemilu bisa merusak reputasi dan kredibilitas proses pemilu.
Untuk itu, Fahri meminta KPU dapat bersikap independen. Tidak memihak siapapun karena bisa merusak sistem demokrasi Indonesia secara umum.
"Kecerobohan dalam banyak kasus, harus dievaluasi kerja KPU. Saya kaget ketika PBB ditiadakan menjadi peserta Pemilu 2019 padahal ada partai yang baru muncul lalu tiba-tiba menjadi peserta Pemilu 2019," paparnya. [ogi]
- Siang Ini, Demokrat Bahas Capres Di Rumah SBY
- Pengganti Ketua DPRD Kota Tunggu Kebijakan Internal NasDem
- SBY Ajak Warga Jabar Pilih Deddy-Dedi
