Klasik, Hasil Reses DPRD Masih Didominasi Permasalahan Infrastruktur

Rapat Paripurna DPRD Lebong/RMOLBengkulu
Rapat Paripurna DPRD Lebong/RMOLBengkulu

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat melaksanakan hasil reses masa sidang ke-2 pimpinan dan anggota DPRD Lebong Tahun Anggaran (TA) 2021 di Gedung Paripurna DPRD setempat, Selasa (3/8) siang.


Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil reses dipimpin Ketua I DPRD Lebong, Carles Ronsen didampingi Waka I Dedi Haryanto, dan Waka II Popi Ansa. Dari 25 anggota DPRD Lebong, 15 di antaranya hadir. Sedangkan, 9 anggota izin, dan 1 sakit.

Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Lebong, Kopli Ansori didampingi Wabup Lebong, Fahrurrozi serta dihadiri Sekda Lebong, Mustarani Abidin dan diikuti perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lebong.

Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen mengatakan, sebagaimana diketahui DPRD Lebong telah melaksanakan kegiatan reses masa sidang ke-2 tahun anggaran2021 ke konstituennya mendengar dan menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing beberapa waktu yang lalu.

Di antaranya pada tanggal 10 Juli 2021 di Kantor Kecamatan Tubei, kemudian dilanjutkan di Kecamatan Lebong Tengah pada 11 Juli 2021 dan Pada 12 Juli 2021 diselenggarakan di Kantor Kecamatan Lebong.

"Tentunya dari kegiatan reses tersebut pasti banyak ditemukan dan didengarkannya berbagai permasalahan yang ada di masyarakat yang disampaikan oleh mereka sebagai aspirasi kepada para anggota DPRD Kabupaten Lebong dengan harapan aspirasi yang telah mereka sampaikan tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk program," ungkap Carles dalam paripurna tersebut.

Adapun hasil reses Dapil I dibacakan oleh Yeni Herdianti dari partai NasDem, Dapil II dibacakan Rama Chandra dari Partai Gerindra, dan Dapil III dibacakan Wilyan Bachtiar dari Partai Perindo.

Secara umum sebutnya, dari hasil reses yang telah dilaksanakan para wakil rakyat di Kabupaten Lebong pada masing-masing dapilnya tersebut, maka usulan dari masyarakat terkait persoalan infrastruktur masih mendominasi.

Kendati demikian selain infrastruktur, maka usulan kesehatan, pendidikan dan pemulihan ekonomi juga dianggap sangat perlu. Terlebih pada saat masa pandemi Covid-19.

"Laporan reses tentunya bukan merupakan formalitas belaka, perlu ada political will untuk mengakomodir dan merealisasikan kebutuhan masyarakat dengan melakukan sinkronisasi data. Yang kemudian selanjutnya harus dilakukan koordinasi dan komunikasi dalam menyusun rencana kerja pemerintah yang menjadi skala prioritas. Dalam rangka menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, pertanian, ketenagakerjaan dan infrastruktur," tutup Carles.

Sejumlah anggota DPRD Lebong saat mengikuti jalannya paripurna