Penghujung tahun 2023, sekali lagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menorehkan prestasi membanggakan. Kali ini, penghargaan diraih dari Ombudsman RI dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penghargaan ini diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang diwakili Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Hantor Situmorang.
- Pemasyarakatan Pasti Berdampak: Kakanwil Kemenkumham Bengkulu Pimpin Upacara Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-60
- Hari Kekayaan Intelektual Se-Dunia, Kakanwil Bengkulu Buka Promosi & Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal
- Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-60 Kakanwil Kemenkumham Buka Bazar, Grand Opening Sarana Asimilasi & Edukasi KIA Laundry
Baca Juga
Kemenkumham memperolehan Kategori B yaitu kualitas tinggi,dengan nilai 83,81, meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya, yakni 79,91. Dengan torehan nilai itu Kemenkumham peringkat 10 pada lingkup Kementerian.
Dalam acara Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023 di Hotel Aryaduta Jakarta, pada Kamis (14/12). Ombudsman RI menyampaikan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik telah dilaksanakan sejak 10 tahun lalu, tepatnya di tahun 2013.
Selama kurun waktu dilakukannya penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik ini dimulai pada Juni sampai Oktober 2023. Adapun penilaian dilakukan terhadap pejabat dan unit pelayanan di lingkungan Kemenkumham, meliputi unit pelayanan di Ditjen KI pada Direktorat merek dan Indikasi Geografis, Ditjen AHU pada Direktorat Perdata, Ditjen Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan dan Ditjen PAS pada Lapas Kelas I Cipinang.
Disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, bahwa penilaian kepatuhan ini merupakan bagian dari program prioritas reformasi kelembagaan birokrasi untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, baik di kementerian/lembaga (K/L) di pusat maupun daerah.
Penilaian kepatuhan merupakan bentuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI yang bertujuan untuk mendorong pencegahan maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penilaian kepatuhan juga menjadi tolak ukur terhadap evaluasi dan penguatan pengawasan internal melalui atasan langsung.
Mahfud pun meminta kepada seluruh K/L, Pemda provinsi, hingga pemerintahan kota/kabupaten untuk mematuhi atau mengikuti apa yang menjadi saran dari Ombudsman RI.
“Sejatinya negara yang bijaksana adalah negara yang pemerintahannya patuh kepada lembaga penegakan hukum seperti Ombudsman RI,” ujarnya, Kamis (14/12).
Dalam penilaian ini segenap dimensi, variabel, dan indikator penilaian diambil berdasarkan komponen penyelenggaraan pelayanan publik yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 yang berkaitan langsung dengan penyelenggara layanan publik.
Adapun dimensi penilaian meliputi dimensi input yang terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan. Kedua, dimensi proses terdiri dari variabel standar pelayanan. Ketiga, dimensi output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi. Terakhir, dimensi pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan.
Kakanwil Kemenkumham Bengkulu, Santosa turut mengapresiasi pencapaian prestasi Kemenkumham RI. Sejalan dengan hal tersebut, Kemenkumham Bengkulu beserta jajaran senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan publik prima kepada masyarakat.
- Pemasyarakatan Pasti Berdampak: Kakanwil Kemenkumham Bengkulu Pimpin Upacara Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-60
- Hari Kekayaan Intelektual Se-Dunia, Kakanwil Bengkulu Buka Promosi & Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal
- Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-60 Kakanwil Kemenkumham Buka Bazar, Grand Opening Sarana Asimilasi & Edukasi KIA Laundry
