Kalau Ada Warga Kelaparan, Itu Masalah Serius

RMOLBengkulu. Apabila ada warga di suatu desa kelaparan maka itu dianggap serius. Hal itu disampaikan dalam acara Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang diselenggarakan Dinas Ketahanan pangan (DKP) Kabupaten Lebong.


RMOLBengkulu. Apabila ada warga di suatu desa kelaparan maka itu dianggap serius. Hal itu disampaikan dalam acara Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang diselenggarakan Dinas Ketahanan pangan (DKP) Kabupaten Lebong.

Acara dibuka langsung Asisten II Setda Lebong, Dalmuji Suranto di Gedung Swarang Patang Stumang Bappeda Kabupaten Lebong, Selasa (15/10) siang.

Turut juga dihadiri Kadis Ketahanan Pangan, Tina Herlina beserta jajaran, Kepala Bappeda, Eddy Ramlan, Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar P3MD, Nazarudin, serta para kades di daerah itu.

Kadis Ketahanan Pangan, Tina Herlina menyampaikan, bahwa peran kades saat ini sangat penting. Terutama menjalankan program KRPL di lingkungannya masing-masing.

"Peran kades penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apalagi, pangan adalah urusan perut. Kalau ada satu desa kelaparan, itu masalah serius," ujar Tina, Selasa (15/10) siang.

Dia mengutarakan, tidak ada lagi kasus kekurangan gizi atau kelaparan. Sebab, jumlah ketersediaan Kalori di Kabupaten Lebong pada tahun 2017 sebesar 3.447 kalori per kap per hari.

Sedangkan, bila dibandingkan dengan angka kecucupan rata-rata pada tingkat ketersediaan energi bagi masyatakat di Indonesia sebanyak 2.400 kalori per kap per hari.

"Maka presentase tingkat ketersediaan energi Kabupaten Lebong sebesar 143,63 persen (suprlus atau diatas AKG atau lahan pangan," tandasnya.

Masih kata Tina, cita-cita pemerintah pusat swasembada pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional. Namun, saat ini justru banyak masyarakat mengongsumsi beras impor.

"Ini sebenarnya yang harus didukung. Mungkin dengan kawasan rumah pangan lestari," demikian Tina.

Sementara itu, dalam sambutannya, Asisten II Setda Lebong, Dalmuji Suranto menyampaikan, bahwa tentunya Pemkab mendukung segala program yang sedang dilaksanakan DKP Lebong meskipun tanpa didukung melalui APBD Lebong.

"Tentu, kita sangat mendukung. Apalagi ini terkait kawasan rumah pangan lestari," kata dia.

Dia menyatakan, untuk melaksanakan sebuah program anggaran itu sangat perlu. Ia juga mengapresiasi untuk jajaran DKP melaksanakan sebuah program tanpa membebankan APBD Lebong.

Bukan tanpa alasan, kata Dalmuji, karena kondisi keuangan daerah yang terbatas membuat pemkab harus cermat memproritaskan kegiatan yang diusulkan OPD tahun 2019 ini.

"Anggaran itu perlu walaupun kita dalam kondisi kurang. Tahun 2020 memang sudah jadi tugas TAPD untuk prioritaskan program kerakyatan dan sosial," tutup Dalmuji. [tmc]