Ini 3 Kegiatan Dinas Kanwil Kemenkumham Bengkulu Di Pusat 

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan perhelatan akbar dengan 3 (tiga) agenda sekaligus. Untuk agenda pertama, yaitu Anugerah Legislasi Tahun 2023, kemudian Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Kongres Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan (IP3I). 


Kegiatan yang mengusung tema “Regulasi Berkualitas dan Berintegritas Menuju Indonesia Emas” ini, diselenggarakan pada tanggal 21-23 November 2023, bertempat di Hotel Mercure Ancol Jakarta. Kegiatan itu langsung dibuka oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

Kegiatan itu juga dihadiri oleh peserta dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia termasuk Bengkulu. Untuk utusan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu hadir langsung Kepala Kantor Wilayah Santosa, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andrieansjah, dan Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan Jisi Nasistiawan.

Anugerah Legislasi Tahun 2023 dilaksanakan dengan tujuan memberikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota atas kinerja profesional dalam melaksanakan kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah sehingga menghasilkan regulasi yang berkualitas. 

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada Mantan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan mantan Pelaksana tugas Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Tim Penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mitra kerja strategis, pegawai teladan dan Perancang Peraturan Perundang-undangan berkinerja terbaik pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan diselenggarakan untuk meningkatkan koordinasi antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia dalam rangka menyamakan persepsi kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Terakhir, Kongres IP3I (Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia) sebagai musyawarah tahunan diselenggarakan dengan agenda laporan pertanggung jawaban DPP IP3I, pembahasan kebijakan organisasi melalui Rapat Komisi dan Pleno, Penetapan Dewan Pengurus Wilayah, Pemilihan Pengurus IP3I Periode 2023-2025, Laporan Pertanggungjawaban Kongres ke-III, dan Pengukuhan Kepengurusan IP3I.


Tagar :

Editor :

Berita Sebelumnya

Waka DPD RI Minta Pemerintah Harus Evaluasi Skema Pemberian Reward Stunting ke Daerah

Berita Berikutnya

Kegiatan Rabat Beton Disertifikasi, Kades: Mari Kita Jaga Bersama

BERITA LAINNYA

Comment