Honorer Pemprov Dapat Perhatian Di APBD 2020

RMOLBengkulu. Selain Infrastruktur dan Pilkada 2020, APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 juga difokuskan pada peningkatan kesejahteraan honorer di bidang pendidikan se-provinsi Bengkulu. Termasuk honorer Pegawai Harian Lepas (PHL) yang ada di lingkungan Pemprov Bengkulu.


RMOLBengkulu. Selain Infrastruktur dan Pilkada 2020, APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 juga difokuskan pada peningkatan kesejahteraan honorer di bidang pendidikan se-provinsi Bengkulu. Termasuk honorer Pegawai Harian Lepas (PHL) yang ada di lingkungan Pemprov Bengkulu.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah usai pengesahan RAPBD tahun 2020 belum lama ini.

Tidak hanya itu, sektor lain yang mendapat perhatian khusus adalah penunjang wonderfull 2020 tetap akan berjalan, kemudian event lainnya juga terus berjalan.

"Tapi memang yang menjadi krusial adalah peningkatan kesejahteraan honorer, PHL, peningkatan uang makan dan disamping itu ada beberapa program pemberdayaan yang masih banyak melekat di OPD-OPD masing-masing," kata Rohidin kepada RMOLBengkulu belum lama ini.

Ia menambahkan, ada beberapa perencanaan yang mengalami pengurangan. "Tercatat Rp 110 miliar untuk KPU, Rp 50,5 miliar di Bawaslu,  kemudian ada di Polda dan Danrem. Sehingga hal itulah yang mengurangi biaya anggaran untuk perbaikan jalan dan jembatan yang biasa kita alokasikan Rp 40 sampai 50 miiar per Kabupaten," sambungnya.

Sedangkan untuk sektor-sektor lain akan tetap berjalan. Seperti untuk pembayaran reward untuk atlet berprestasi di Porwil belum lama ini.

"Jadi yang kita anggarkan kita seseuai dengan yang kita buat. Pembahasan ini juga termasuk untuk pembayaran hutang yang harus kita selesaikan ditahun 2020, karena sebagian sudah dibayarkan diluar APBD Perubahan dan sisanya dilunasi di tahun 2020," tambah dia.

"Kita juga akan lakukan pembangunan jalan 1 atau 2 paket di setiap kabupaten, karena ruas jalan yang saat ini paling tinggal 1 atau 2 ruas lagi dan di tahun 2021 bisa full pembangunannya, karena tidak ada lagi dana untuk pilkada dan bisa dialokasikan anggarannya untuk infrastruktur," tutup Rohidin. [tmc]