Hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Bengkulu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 Dinas Prindustrian, Perdagaan dan Usaha Kecil Menengah (Disprindagkop) sampai saat ini diduga belum lunas mengembalikan kerugian Negara.
- Jalan Lingkungan Difokuskan Di Enam Titik, Ini Sebarannya Loh..
- Cukup Assessment, Pengisian Jabatan Tak Perlu Sistem Seleksi
- SK Sudah Diterima OPD, Ribuan THLT Mulai Cicip Gaji Rapel
Baca Juga
Hal ini disampaikan, Wanharudin selaku Kepala Disprindagkop yang baru dilantik beberapa waktu lalu, sebelumnya dirinya menjabat sebagai Camat Lubuk Sandi. Ia mengatakan berdasarkan hasil audit dari BPK RI telah ditemukan kerugian negara sebesar Rp 210 Juta pada kegiatan retribusi pasar Tahun Anggaran 2022 lalu.
"Informasinya mereka sudah melakukan pengembalian, tapi belum sepenuhnya, belum full," ujar Wanharudin, Senin (21/8).
Untuk diketahui, temuan BPK RI saat itu Kepala Disprindagkop dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) berinisial G-I, sedangkan Kasubbag Perencanaan dan Keungan dijabat inisial A-D, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) inisial D-S dan untuk Bendahara inisial E-S.
Terpisah, Inspektur Inspektorat Seluma, Marah Halim saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOLBengkulu membenarkan bahwa ada temuan hasil audit dari BPK RI terhadap Disprindagkop pada kegiatan retribusi pasar Tahun Anggaran 2022 lalu. Sedangkan untuk menindaklanjuti kerugian Negara tersebut kata Inspektur ada beberapa yang meminta dengan cara Tuntutan Ganti Kerugian (TGR).
"Ada yang meminta TGR, tapi yang jelas semuanya tergantung dari pertimbangan majelis," katanya.
- Bupati Gusnan Dukung Musda KNPI
- Pj Kades Muning Agung Pastikan 50 Ha Sawah Warganya Siap Turun Tanam MT2
- 149 Pejabat di Lebong Sudah Sampaikan LHKPN
