Hingga kini, asesmen yang rencananya digelar di lingkungan Pemerintah Kabupeten (Pemkab) Lebong, masih menunggu petunjuk Bupati Lebong, Kopli Ansori.
- 94 Calon Jemaah Haji Kabupaten Lebong Mulai Lakukan Rekam Biometrik
- Buka Manasik Haji, Bupati Kopli Beri Wejangan Kepada 43 CJH
- 8 Persen Sudah Cair, DD Dan ADD Tahap I Baru 11 Desa Diproses
Baca Juga
"Rencana iya, Yang pasti kita masih tunggu petunjuk pak Bupati," ujar Sekda Lebong, Mustarani Abidin kepada wartawan, kemarin (23/7).
Secara tegas Sekda Lebong, Mustarani Abidin memastikan jika rekomendasi dari KASN dan perintah Bupati Lebong, Kopli Ansori turun maka langsung tancap gas melakukan asesmen.
"Kalau untuk kesiapan, kita pasti siap," bebernya.
Asesmen ini nanti akan dibentuk melalui SK Bupati Lebong, yang isinya mulai dari akademisi, birokrasi, dan internal Pemkab Lebong. "Tentu (tim) ada yang dari luar," imbuh sekda.
Informasi lain, saat ini ada enam jabatan kosong, yakni Sekretaris DPRD, Kadis Dikbud Lebong, dan Kepala BKPSDM Kabupaten. Ketiga jabatan yang kosong karena gagal selter JPTP Pemkab Lebong, tahun 2022 lalu.
Sedangkan, tiga jabatan lainnya adalah Asisten I, Asisten 2, Asisten 3 kosong karena pensiun. Disusul, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Jafri akan TMT 1 Agustus 2023.
Untuk menutupi kekosongan ini, pihaknya telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt). Hanya saja, Plt ini tidak maksimal. Sebab, per 3 bulan perpanjang SK Plt. "Per 3 bulan (masa jabatan plt, red)," singkatnya.
Sebelumnya, Bupati Lebong, Kopli Ansori menanggapi terkait kekosongan jabatan eselon II di lingkungan Pemkab Lebong usai memimpin pengambilan janji/sumpah jabatan administrasi di Aula Bappeda pada Jum'at (14/7) lalu.
Menurut orang nomor satu di Kabupaten Lebong, ini tidak menampik akan digelar asesmen uji kompetensi untuk pemetaan jabatan eselon II di lingkungan Pemkab Lebong.
Meski begitu, dia meminta agar prosesnya dilakukan sesuai dengan aturan, di mana pengisian harus mendapatkan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
"Kalau secara ini nya kan ada tahapan-tahapan dan mekanisme tentang pengisian jabatan kosong baik eselon II, itu bisa melalui asesmen, asesor. Baru kita bisa JPT nanti. Tergantung kita lihat situasi nanti," katanya.
Terus kemudian asesmen nanti memungkinkan untuk ada rotasi. Tetapi kalau yang dirotasikan jumlah jabatan dengan jumlah eselon 2 nya, banyakan jabatan yang kosongnya. Maka dari itu, nanti tetap akan ada Open Bidding.
Tak hanya itu, percepatan penempatan pejabat definitif dikejar untuk mendorong pelayanan kepada masyarakat lebih optimal.
"Karena tidak boleh kosong, maka kita Plt kan dulu. Baik asisten I, Asisten II, dan Asisten III," ungkapnya.
- Soal Dana Fiskal Stunting Rp 5,7 Miliar, Ketua DPRD: Kami Tidak Pernah Bahasnya Di APBDP TA. 2023
- Persiapan Menuju Desa Agrowisata, Pemdes Bangun Jalan Utama
- Wow, DAK Jalan Lebong Tertinggi Se-Bengkulu
