RMOLBengkulu. Program eksekutif dan legislatif di Kabupaten Lebong diminta agar tepat sasaran. Itu sebagaimana mempertahankan program-program pro-rakyat.
- Di Bengkulu, Banyak Napi Korupsi Dapat "Diskon" Hukuman
- Transaksi Makin Mudah, Layanan e-Channel BTN Makin Disukai Nasabah
- 6.524 Warga Benteng Bakal Tidak Miliki Hak Pilih 2019
Baca Juga
RMOLBengkulu. Program eksekutif dan legislatif di Kabupaten Lebong diminta agar tepat sasaran. Itu sebagaimana mempertahankan program-program pro-rakyat.
Pernyataan tersebut diungkapkan salah satu tokoh pemuda Kabupaten Lebong, Nurkholis Sastro, menanggapi setelah Lebong kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu untuk kelima kalinya.
Menurutnya, secara administrastif penghargaaan itu patut diapresisasi. Namun, ia menolak mengapresiasi jika berkaca pada proses pembangunan selama ini.
"Saya berpikir ulang kalau WTP dianggap sebagai prestasi berlebihan. Bagi saya pertanggungan jawaban yang baik atas penggunaan anggaran negara itu memang wajib tertib administrasi. Kalau tidak tertib, maka ada persoalan baru disitu," kata Sastro, kemarin (23/5) siang.
Lanjut dia, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong dinilai perlu dievaluasi. Sebab, angka kemiskinan tahun 2018 sebanyak 11,59 persen atau masih jauh dari rata - rata nasional yang berteger di angka 9,82 persen.
Dimana angka kemiskinan Lebong tahun lalu hanya mengalami penurunan sebanyak 66 orang atau 0,24 persen. Berkurang dari 13.314 orang (11,83 persen) pada tahun 2017 menjadi 13.248 orang (11,59 persen) pada tahun 2018.
Menurutnya, dari total 104 Desa/Kelurahan pengentasan kemiskinan tidak menyentuh per orang tiap desa maupun kelurahan. Melainkan hanya mampu mengurangi 0,5.
"Mari lihat pergeseran angka kemiskinan, pengangguran, penurunan angka AKI atau AKB, tingkat putus sekolah yang rendah, pertumbuhan ekonomi meningkat," sambungnya.
Bahkan, ia sangat menyayangkan seperti pembangunan Lebong Command Center (LCC) yang telah menguras anggaran miliaran. Menurutnya belum terlalu urgent bagi masyarakat Lebong.
"Sama halnya dengan program Smart City tidak terurus dengan baik dan tidak jelas indikator akan merubah pendidikan, perkembangan remaja dan masyarakat Lebong," tegas salah satu aktivis senior Bengkulu ini. [tmc]
- Penanganan Kasus Korupsi Diperketat
- Gelar Safari Ramadan, Pelindo II Bengkulu Beri Santunan kepada Anak Yatim
- Akan Diberi Sanksi Tegas Petugas Puskesmas Kaur Utara
