APBD-P Kota Bengkulu Disahkan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu resmi mengesahkan APBD Perubahan Tahun anggaran 2016. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya penadatanganan antara pihak Pemerintah Kota Bengkulu dengan DPRD Kota Bengkulu, dalam sidang paripurna yang digelar hari ini, Senin (26/9/2016).


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu resmi mengesahkan APBD Perubahan Tahun anggaran 2016. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya penadatanganan antara pihak Pemerintah Kota Bengkulu dengan DPRD Kota Bengkulu, dalam sidang paripurna yang digelar hari ini, Senin (26/9/2016).

Wakil Ketua (Waka) I DPRD Kota Bengkulu, Yudi Darmawansyah selaku pimpinan rapat mengatakan, paripurna pengesahan dapat berlangsung dengan baik dan lancar. "Alhamdulillah hari ini rapat paripurna APBD-P tahun 2016 berjalan dengan baik dan telah disahkan dengan penandatanganan antara Pemerintah Kota Bengkulu dan DPRD," kata politisi Gerindra tersebut.

Pada kesempatan yang sama Walikota Bengkulu, Helmi Hasan, dalam menyampaian pandangannya sangat mengapresiasi kinerja yang dilakukan pihak DPRD dan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang sudah bekerja keras melakukan pembahasan APBD-P ini, hingga akhirnya APBD-P tahun anggaran 2016 dapat disahkan.

"Saya berharap kerjasama yang baik antar lembaga eksekutif dan legislatif ini dapat membawa perubahan dan kemajuan di Kota Bengkulu, sehingga dapat meningkatan kesejahteraan bagi masyarakat," ujar Helmi Hasan.

Disamping itu, Walikota juga mengucapkan ribuan terimakasih kepada DPRD Kota Bengkulu yang telah bersusah payah dalam menyusun Perda APBD-P tahun 2016 tersebut.[R90/ADV]



Teks Foto: Penandatanganan pengesahan APBD Perubahan 2016 Oleh Pimpinan DPRD Kota Bengkulu dalam sidang Paripurna.


Teks Foto : Walikota Bengkulu didampingi Wakil Walikota Bengkulu Menandatangani Pengesahan APBD Perubahan 2016 dalam Sidang Paripurna.


Teks Foto : Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu berfoto bersama Pimpinan DPRD Kota Bengkulu usai menandatangani pengesahan APBD Perubahan 2016 dalam sidang Paripurna.