Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Kabupaten Bengkulu Utara 2018 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bengkulu Utara dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bengkulu Utara, akhirnya ditunda.
- Bukan Mangkrak, Proyek Pasar Rakyat Tunggu Hibah
- Jadi Mesin Penggerak Konsumsi Masyarakat, Pengusaha Wajib Bayar THR
- Untuk Peningkatan Ekonomi, Masyarakat Desa Penantian Sepakat DD Untuk Pembangunan Jalan
Baca Juga
Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Kabupaten Bengkulu Utara 2018 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bengkulu Utara dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bengkulu Utara, akhirnya ditunda.
Pertemuan berlangsung alot, walaupun belum ada kepastian jadwal kapan kegiatan tersebut dapat dilakukan kembali.
Kondisi itu dibenarkan Ketua DPRD Bengkulu Utara, Aliantor Harahap, ketika ditemui RMOL Bengkulu, Senin (4/12/2017) usai tatap muka bersama TAPD Bengkulu Utara di Ruang Pola Setdakab Bengkulu Utara.
"Ditunda sementara, harapan kita satu hingga tiga hari kedepan pihak TAPD dapat kembali menjadwalkan pertemuan lagi, membahas KUA- PPAS 2018," ungkap politisi Golkar ini.
16 orang Tim Banggar yang hadir, lanjut Aliantor, mengusulkan pembahasan tersebut ditunda. Supaya, ada kesempatan pihak legislatif untuk mempelajari draf yang diusulkan. Pihaknya juga mendengar, alasan eksekutif terkait keterlambatan menyampaikan draf KUA- PPAS yaitu soal audit BPK dan hal teknis lainnya.
Aliantor juga memaklumi kondisi demikian, dan diharapkan TAPD dapat bekerja maksimal menyusun kembali draf tersebut. Karena, ada beberapa usulan yang ditampung pada waktu reses anggota dewan tidak terakomodir di 2018 dengan kondisi ini. Padahal skala prioritas juga diperhitungkan.
"Jika tidak masuk usulan semuanya dari 30 orang, satu- satu saja cukup. Hasil reses juga menggunakan anggaran negara dan menampung aspirasi masyarakat," imbuh Aliantor.
Sementara itu, Sekda Bengkulu Utara, Haryadi, menganggap, kejadian tersebut sah- sah saja. Pasalnya, DPRD Bengkulu Utara punya pandangan lain soal menentukan mana pembangunan bersekala mendesak dan tidak mendesak karena tidak terakomodir di APBD- P 2017.
KUA PPAS Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan Rp 1.2 triliun bila dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 1.1 triliun.
"Sesegera mungkin akan kita jadwalkan. APBD kita diprediksi meningkat komulatifnya tidak mengalami penurunan namun mengalami kenaikan, hanya sedikit," tutup Haryadi. [nat]
- Ini Penjelasan Kades Perugaian Soal Proyek DD
- Stok Darah Di UDD PMI Rejang Lebong Kosong
- Rawan Kecelakaan, Kapolsek Pino Larang Takbiran Gunakan Mobil Bak Terbuka
